Daftar Kasus Perioritas Sementara KPK

Total utang pemerintah Indonesia hingga Maret 2013 mencapai Rp 1.991,22 triliun dengan rasio 24,1% terhadap APDB. Dari jumlah tersebut, Rp 588,38 triliun merupakan utang luar negeri yang didapat dari beberapa negara dan juga lembaga-lembaga multilateral. Utang luar negeri ini terus turun dibandingkan akhir 2012 yang sebesar Rp 612,52 triliun.

Tahun ini, nilai belanja APBN mencapai Rp 1.683 triliun. Defisit anggaran tahun depan ditetapkan 1,65% terhadap PDB atau Rp 172,8 triliun, karena penerimaan negara lebih kecil.

Untuk menutup defisit tersebut, DPR membolehkan pemerintah menambah utang baru hingga Rp 161,4 triliun. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, apakah banyaknya utang Indonesia ini disebabkan oleh kemerosotan sistem pengelolaan  keuangannya sendiri ataukah kasus korupsi berjamaah yang sekarang menjadi trend baru di jajaran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di Indonesia?

Sebab melihat daftar kasus perioritas yang sekarang sedang ditangani oleh KPK berikut ini, sangat logis ketika kita beranggapan mungkin saja banyaknya utang Indonesia disebabkan Korupsi berjamaah tersebut.

    Berikut adalah daftar kasus perioritas yang sementara ditangani oleh KPK :
1. Kasus korupsi PETRAL US$ 1.5 Milyar (14.5 Triliun) pada investasi kilang minyak di Libya.
2. Kasus korupsi di Pertamina pada impor Naftah sebesar US$ 20 juta (200 Miliar).
3. Kasus Korupsi SU dan Pertamina US$ 99 juta (980 Milyar) pada Pembangunan Depo Pertamina di seluruh Indonesia.
4. Kasus Korupsi Dana CSR Pertamina 600 Milyar yg diduga mengalir ke 'partai besar penguasa' di Indonesia pada thn 2008-2009.
5. Kasus Korupsi Hartati Murdaya di JIEC & Bank Mandiri 1.5 Triliun yg agunkan 33 hektar tanah negara di Kemayoran.
6. Kasus Korupsi Proyek eKTP tahun 2011 di Kemendagri yg rugikan negara 3.5 Triliun.
7. Kasus korupsi penyerobotan lahan tambang PT. Bukit Asam yg rugikan negara 6 Triliun (dilaporkan oleh mantan Menkuham-patrialis).
8. Kasus korupsi PT.AnekaTambang dlm pnyerobotn lahan oleh Harita Grup yg rugikan negara 19 Triliun (dlaporkn oleh MenBUMN,pak DI).
9. Kasus korupsi BURT DPR RI oleh Pius Lustrilanang cs yg rugikan negara ratusan Miliar (dilaporkan ketua DPR Marzuki Alie).
10. Kasus korupsi PT. TPPI Tuban oleh Hashim Djojohadikusumo yg rugikan negara 17 Triliun.
11. Kasus Korupsi Pajak Bakrie Grup kolusi dgn Gayus Tambunan, rugikan negara triliunan.
12. Kasus korupsi Mafia Anggaran DPR yg rugikan negara 7.7 Triliun. Hanya menjerat Wa Ode Nurhayati & Fadh A Rafiq.
13. Kasus korupsi Alex Nurdin (sbg Bupati Muba 14 kasus & sbg Gub 3 kasus), kerugian negara ratusan Miliar. Dikubur oleh KPK?
14. Kasus korupsi Ratu Atut sedikitnya 9 kasus yang rugikan negara ratusan Miliar.
15. Kasus korupsi Hambalang sesuai LHP BPK & BAKN DPR atas 25 Pejabat. Hanya pejabat kemenpora yg sdh diusut. Lainnya gimana?
16. Kasus Nazaruddin di 30 kasus korupsi. Smg KPK tdk beralasan kurang tenaga penyidik.Tuntaskan dulu kasus kakap, yg teri nyusul.
17. Kasus TPPU Nazaruddin dan SU di Saham Garuda 308 Miliar. Nazar sdh jadi TSK,tp bgm dgn yg lainny? KPK pura2 sibuk?
18. Kasus korupsi azis syamsuddin cs di Gedung Adyaksa puluhan milyar. Rusak kah alat sadap KPK?
19. Kasus korupsi pengadaan gerbong kereta api dr Jepang yg melibatkan Hatta Rajasa hy Sumino yg disidangkan.Alat sadap KPK rusak?
20. Kasus Choel Malarangeng yg jadi mafia proyek di Kemenpora.Dia sdh mengaku terima suap.Knp KPK tdk jadikan dia TSK?
21. Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Merpati MA60 yg rugikan negara US$ 45 juta (440 Miliar).
22. Kasus korupsi Pertani,SHS dan Berdikari yg rugikan negara ratusan Miliar. Prioritas kasus atau tebang pilih?
23. Kasus korupsi Jhony Allen Marbun di pos Dana Percepatan Infrastruktur Intim. KPK janji tangkap JAM. Mana janjimu?
24. Dugaan Kasus korupsi Max Sopacua pada alat kesehatan di Kemenkokesra. Apakah alat sadap KPK hanya dipasang di kementan?
25. Kasus korupsi Dana PON, kenapa hanya berhenti pada Rusli Zainal saja?
26. Kasus CENTURY ??
27. Kasus rekening gendut super kakap beberapa oknum polisi dan pejabat.
28. Kasus korupsi mark up bunga pinjaman 280 Miliar di GIA. Apakah kpk butuh gedung mewah agar dapat bekerja lbh giat?
29. Kasus korupsi 36,7 Triliun di PLN. Apakah kpk butuh subsidi tambahan utk pengadaan alat sadap?
30. Kasus BLBI, 650 triliun? Knp tdk ada penyitaan asset para koruptor kakap itu?