Subtansi Psikologi Ditinjau Dari Aspek Kepribadian dan Komunikasi

A.     Perasaan

Kerap kali kita melihat orang tampak gembira atau sedih. Gembira atau sedih ini adalah pernyataan-pernyataan perasaan. Perasaan itu menyatakan sesuatu tentang keadaan jiwa pada suatu saat. Ada rasa “suka dan tidak suka”.

Rasa suka adalah rasa yang menyenangkan : enak, ketenangan, keindahan, lezat, kebahagiaan dan sebagainya.  Rasa tidak suka adalah rasa yang tidak enak, tidak menyenangkan, dukacita, takut, khawatir, gelisah, kesedihan, kacau dan sebagainya.

Perasaan itu selalu bersifat perseorangan, selalu bersama-sama dengan gejala-gejala jiwa lainnya, seperti teringat sesuatu, frustasi, kecewa, bahagia dan lain lain. Perasaan biasanya menyatakan diri dengan tingkah laku dan dapat diselidiki dengan jalan ekstrospeksi dan introspeksi. Perasaan ada yang bersifat biologis dan rohaniyah. Perasaan biologis meliputi perasaan yang berhubungan dengan fungsi hidup jasmaniah (lapar, haus, letih, lesu dan lain-lain).

Perasaan rohaniyah meliputi ; perasaan intelek yang menyertai pekerjaan intelektual, perasaan estetis yang berhubungan dengan keindahan (termasuk hal-hal yang lucu), perasan etis yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk, perasaan keagamaan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dimana kita ingat kepada Tuhan, perasan diri yang menyertai gambaran kita sendiri (positif dan negatif ; kompleks inferior/superior), perasaan sosial dalam hubungan kita dengan orang lain.

 

B.     Prasangka

Prasangka adalah predisposisi untuk memberikan penilaian yang diskriminatif terhadap pribadi atau kelompok tertentu. Menurut analisis transaksional, hal ini terjadi karena cara hidup yang kita peroleh dari pengalaman sejak kecil atau masa lalu menjadikan kita tidak dapat melihat keadaan sebenarnya dengan jelas.

Kita mempunyai harapan-harapan tertentu tentang orang lain –seringkali harapan yang bersifat negatif--, karena perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, agama atau perbedaan kelompok. Harapan-harapan demikian seringkali tidak diajarkan terus terang pada kita, tetapi diangkat dari pengamatan kita terhadap prasangka mereka yang berpengaruh pada masa kecil kita.

Ketika saya melakukan/memimpin sebuah pelatihan (Up-grading), seorang peserta wanita meminta waktu untuk berbicara dengan saya pada hari ke 2. Ia kelihatan sangat kikuk dan mengatakan kepada saya, bahwa ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Saya memberikan dorongan dan akhirnya ia mengatakan “saya merasa sangat malu ! ketika pertama kali anda masuk ruangan untuk memberikan materi, saya agak jengkel”. “Bayangkan, ketika saya memutuskan untuk ikut acara ini, saya akan dipimpin oleh seorang yang pemarah”, “akan tetapi saya merasa tertipu oleh prasangka saya, dan kini harus saya katakan kepada anda, bahwa anda adalah orang yang ramah dan suka humor dan materi yang anda berikan sangat berguna bagi saya”, “saya sangat malu karena waktu itu langsung mengira bahwa saya akan “ketakutan” dan tidak akan mendapatkan materi yang berguna, karena anda terlihat seperti seorang yang galak”.

Peserta wanita tersebut telah mempunyai prasangka yang bukan-bukan, tapi ia tidak bersikeras dengan prasangkanya, sehingga ia masih dapat berubah pandangan. Sayang sekali pada beberapa kasus, ada orang yang demikian kuat prasangkanya, sehingga tidak dapat mengubahnya, karena prasangka dapat mendistorsi persepsi kita tentang realita, maka prasangka merupakan hambatan yang besar dalam komunikasikita dengan orang lain. Menyadari prasangka kita sendiri biasanya sulit, karena kita selalu yakin akan kebenaran prasangka itu.

Adakalanya prasangka mampu membuat seseorang yang kurang percaya diri merasa lebih baik. Prasangka dapat membuat orang memandang rendah orang lain. Sesungguhnya hal demikian justru mempersulit upaya mengenali dan menghilangkan prasangka. Orang yang sangat dikuasai prasangka biasanya selalu merasa tidak aman dan bersifat kaku.

Mereka selalu mencoba mengatasi keraguan dan ketakutan mereka dengan merendahkan orang lain, melemparkan kesalahan pada orang lain, dan menganut faham yang dogmatis. Menyadari sifatnya tersebut, membuat kita tidak mudah marah terhadapnya. Orang yang demikian tidak akan menjadi baik bila dihadapi dengan sikap yang keras dan menuntut ; sebaiknya, mereka membutuhkan rasa aman dan tenang, sebelum mampu menghilangkan sikapnya yang kurang baik.

 

C.     Delusi

Delusi merupakan keyakinan semu yang sesungguhnya tidak benar, dan tidak dapat dikoreksi dengan pikiran sehat. Terdapat perbedaan antara delusi dengan kekeliruan yang adakalanya kita lakukan dalam menanggapi fakta-fakta, karena delusi ditimbulkan oleh berbagai perasaan negatif. Timbul delusi bila perasaan yang kuat mewarnai persepsi kita tentang dunia, diri kita atau orang lain. Mungkin kita masih ingat bagaimana seseorang merasa bahwa orang-orang menilai dirinya secara negatif.

Delusi menyudutkan kita untuk melakukan tindakan yang mengacaukan situasi. Kita bertindak berdasarkan persepsi salah yang membuat kita membayangkan respons negatif dari orang lain, karena itu mungkin sekali kita justru mendapat reaksi seperti yang dibayangkan sehingga menguatkan rasa takut kita.

 

D.    Atribusi

Kita semua mencoba memahami pengalaman-pengalaman kita, kemudian berupaya agar pengalaman-pengalaman tersebut bermakna, dan menafsirkannya. Atribusi, beberapa alasan yang kita gunakan untuk menerangkan pengalaman-pengalaman kita biasanya mengacu pada beberapa ciri khusus seseorang (dari kita sendiri dan orang lain) atau pada keadaan sekitarnya. Atribusi yang kita miliki membantu pembentukan khayalan kita yang terarah.

Tina mempunyai berat badan yang berlebihan. Ia takut orang tidak menyukainya, oleh karena itu ia menghindari pertemuan-pertemuan di masyarakat. Ia mengkambinghitamkan kegemukannya sebagai penyebab kesulitan-kesulitannya. Bila ia tidak mengurangi berat badannya, ia akan terus saja berkeyakinan bahwa semua masalah yang diambilnya dapat teratasi bila berat badannya turun.

 

E.     Disonansi Kognitif

Adakalanya pemahaman kita terganggu, sehingga menyulitkan kita. Kita juga merasakan disonansi kognitif bila sikap dan tingkah laku kita tidak serasi. Disonansi kognitif terjadi bila kehidupan psikologis kita tidak harmonis.

Eman adalah seorang perokok berat, ketika bermunculan himbauan-himbauan tentang bahaya merokok bagi kesehatan, ia selalu mengatakan akan berhenti merokok. Tetapi kenyataannya tidak, dan ia tidak lagi berbicara tentang rencana menghentikan kebiasaan tersebut. Tampaknya ia tetap menikmati kebiasaan merokoknya. Suatu saat bila ia didesak tentang hal itu, iapun mengatakan bahwa ia sesungguhnya tahu dan harus berhenti merokok, tapi hidupnya kini sangat tertekan, sehingga ia tidakdapat berhenti merokok sekarang ini.

Ini menunjukkan bagaimana terjadinya disonansi kognitif. Keadaan tersebut bagi kita sesungguhnya tidak enak. Bila terjadi disonansi, ada sesuatu yang harus dilepas, atau ada ketidaksesuaian antara suatu keyakinan dengan keyakinan-keyakinan atau sikap yang penting. Bersikeras mempertahankan kedua-duanya, akan terasa sangat menyiksa. Pikiran Eman yang pertama adalah berhenti merokok, tetapi ia tidak sanggup melakukannya. Kemudian ia mengabaikan peringatan tentang kesehatan (menganggap bahwa peringatan tersebut bukan ditujukan kepadanya) dan ia dapat terus merokok dengan santai. Ketika ia diberitahu untuk memperhatikan peringatan-peringatan ini, ia meyakinkan dirinya bahwa nanti ia akan berhenti merokok, ia menggunakan beberapa cara disonansi kognitif untuk mengatakan hal itu.

Dua cara lain untuk menghadapi disonansi adalah dengan reaksi “anggur yang masam” dan “Jeruk yang manis”. Kita mencoba meyakinkan diri bahwa sebenarnya kita tidak menginginkan apa yang tidak dapat kita peroleh, atau bahwa kita menyenangi sesuatu yang tidak kita kehendaki tetapi kita tidak dapat melepaskannya. Kita juga dapat mengatasinya dengan mengusahakan persesuaian pendapat tentang keyakinan tertentu yang penting untuk memperkuat keyakinan kita yang kurang kokoh.

 

F.      Gaya Interpersonal

Gaya interpersonal berkaitan dengan cara kita memperlakukan orang lain dan perlakuan orang lain terhadap diri kita sesuai dengan yang kita harapkan. Orang dewasa seperti halnya anak-anak, berbeda caranya berkomunikasi dengan orang lain. Ada orang yang hanya sedikit memberikan andil bagi orang lain, tetapi banyak sekali yang mengharapkan dari andil orang lain. Ada orang yang memanfaatkan kemarahan yang meluap-luap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau membisu atau menarik diri bila keadaan dirasakannya tidak menyenangkan. Ada pula yang mencoba mempermainkan atau “memanfaatkan” orang lain dan adapula yang sangat menghargai orang lain dan memperlakukannya sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Seperti halnya gaya moral, kita mengikuti suatu cara tertentu dalam menuju kematangan hubungan pergaulan.

 

G.    Tahap Impulsif

Tina mempertimbangkan masalah-masalah moral hanya pada saat-saat ia menemui kesulitan. Tampaknya ia tidak mengerti bahwa orang membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perilaku dalam kehidupan  bersama. Baginya, suatu perbuatan yang tercela hanyalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, Tina hidup menurut impulsnya ; adakalanya ia mabuk-mabukan dan termasuk orang yang “bermurah hati” dalam kehidupan seksual.

Bila mengalami frustasi atau marah, Tina suka mengamuk. Ia memandang orang lain sebagai sumber masukan, dan menilai diri mereka dari seberapa banyak bantuan orang tersebut kepadanya. Dalam pandangannya yang terpusat pada diri sendiri itu, ia mengabaikan perasaan dan keinginan orang lain. Bila masalah interpersonal menjadi terlalu sulit, ia akan dengan serta merta melarikan diri dari keadaan, tidak berusaha memperbaiki dan mencarikan solusi dari permasalahan yang muncul tapi bahkan mengakhiri suatu hubungan interpersonal.

 Pengertian komunikais menurut Wolman :

1 Penyampaian perubahan energy dari datu tempat ke tempat yang lain sepertidalam system syaraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara.

2 Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan dari organism

3 Pesan yang disampaikan.

4 (Teori Komunikasi) Proses yang dilakukan oleh satu system untuk mempengaruhi system yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan.

5 (K. Lewin) Pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona lainsehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah lain.

6 Pesan pasien kepada kepada pemberi terapi (dalam psikoterapi).

1.1              Ruang Lingkup Psikologi Komunikasi

Syaraf optik menyambungkan impuls-impuls ke otak. 10 sampai 14 juta sel saraf otak, disebut neuron, dirangsang oleh impuls-impuls yang datang. Terjadilah proses persepsi yang menakjubkan. Bagian luar neuron, dendrit, adalah penerima informasi. Soma mengolah informasi dan manggabungkannya. Axon adalah kabel miniaturyang menyampaikan informasi dari alat indera ke otak, otak ke otot, ataudari neuron sau\tu kepada yang lain. Diujung axon terdapatlah serangkaian knop (terminal knop) yang melanjutkan informasi itu. Psikologi menyebut proses ini komunikasi.

Psikologi menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam komunikasi pada diri komunikan, psikologi memberikan karakteristik manusia komunikan serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Pada komunikator, psikologi melacak sfiat-sifatnya dan bertanya: Apa yang menyebabkan satu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain, sementara sumber komunikasi yang lain tidak ?

Pada saat pesan sampai pada diri komunikator, psikologi melihat kedalam penerimaan pesan, menganalisa faktor-faktor personal dan situasionalyang mempengaruhinya, dan menjelas kan berbagai coralkomunikan ketika sendiri atau berkelompok.

1.2              Ciri Pendekatan Psikologi Komunikasi

Mempelajari komunikasi adalah sosiologi, filsafat, dan psikologi. Sosiologi mempelajari interaksi sosial. Interaksi social harus didahului dengan kontak dan komunikasi. Oleh karena itu setiap buku komunikasi harus menyinggung komunikasi. Dalam dunia modern teknologi komunikasi telah berkembang begitu rupa sehinggga tidak ada satu masyarakat modern yang mampu bertahan tanpa komunikasi.

Untuk memahami organisasi dan berfungsinya kelompok yang sekompleks masyarakat, kita perlu meneliti komunikasi pada seluruh tingkatannya. Salah satu tingkatannya, komunikasi massa, mengisyaratkan penggunaan alat-alat elektronis dan mekanis.ketika masyarakat modern tumbuh lebih bersar dan lebih kompleks, media tersebut makin diandalkan untuk mencapai tujutan kelompok tertententu seperti menyebarkan berita, menyajikan hiburan massa, menjual barang, mengarahkan kesepakatan politik, dan sebagainya. Para ahli psikologi sangat tertarik pada cara bagaimana berbagai corak masyarakat mengembengkan sistem komnunikasi massa tertentu untuk mencapai tujuan mereka.

Sosiologi mempelajari komunikasi dalam konteks interaksi sosial, dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seperti kutipan di atas melukiskan cirri khas pendekatan sosiologi.

Fisher menyebut empat ciri :

-          Sensory receptionof stimuli (penerimaan stimuli secara inderawi).

-          Internal mediation of stimuli (proses yang mengantarai stimulus dan renspon).

-          Prediction of response (prediksi respon).

-          Reinforment of responses (peneguhan respon).

Psikologi komunikasi melihat bagaimana renpons yang terjadi pada masa yang telah lewat dapat meramalkan respons yang akan datang.

Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan meramalkan dan mengendalikan sifat mental dan behavioral dalam komunikasi (George A. Miller).

Psikologi social adalah usaha untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan dan tindakan individu dipengeruhi oleh apa yang dianggapnya pikiran, perasaan dan tindakan oranglain (yang kehadirannya boleh jadi sebenarnya, dibayangkan, atau disiratkan).

Satu pendekatan psikologi komunikasi lagi yang berbeda :

1.      Menyingkirkan semua sikap memihakdan semua usaha menilai secara normatif (mana yang benar, mana yang salah).

2.      Ketika merumuskan prinsip-prinsip umum, psikolog komunikasi harus menguraikan kejadian menjadi satuan-satuan kecil untuk dianalisis.

3.      Psikolog komunikasi berusaha memahami peristiwa komunikasi dengan memahami keadaan internal (internal state).

4.       

                                                                    

1.3              Penggunaan Psikologi Komunikasi

Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss menimbulkan lima hal :

1.      Pengertian

      Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh komunikator.

2.      Kesenangan

Komunikasi ini disebut komunikasi fatis, dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi ini dapat membuat hangat, akrab, dan menyenangkan.

3.      Mempengaruhi sikap

Komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang faktor –faktor pada diri komunikate. Persuasi didefinisikan sebagai “proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologisehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri”.

4.      Hubungan Sosial yang baik

Willliam Schutz (1996) merinci kehidupan sosial ini dalam tiga hal inclusion, control, affection. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk manumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskandengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi (inclusion), pengendalian kekuasaan (control), dan cinta serta kasih sayang (affection).

Secara singkat kita ingin bargabung dan berhubungan dengan orang lain, kita ingin mengendalikan dan dikendalikan, dan kita ingin mencintai dan dicintai. Kebutuhan sosial ini dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal efektif.

5.      Tindakan

Persuasi juga ditujukan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Komunikasi untuk menimbulkan pengetian memang sukar, tetapi lebih sukar lagi mempengaruhi sikap.

Efektivitas komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dilakukan kominkate.

Menimbulkan tindakan nyata memang indicator efektivitas yang paling penting. Karena untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil lebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikapatau menumbuhkan hubungan yang baik. Tindakan adalah  hasil kumulatif seluruh proses komunikasi. Cini bukan saja memerlukan pemahaman tentang selruh mekanisme psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia.

 

Psikologi Sosial

Psikologi merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda “psycologie” atau dari bahasa Inggris “ psychology”. Ditinjau dari sudut asal katanya, kata psycologie dan psychology berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua buah kata, yaitu “psyce”  dan “logos” yang berarti jiwa dan ilmu. Berdasarkan kedua pengertian itu, maka orang dengan mudah memberikan batasan atau pengertian psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau sering disebut dengan “ilmu jiwa”. (Walgito,2002:1) 

Pada tahun 1930, di Amerika Serikat telah dikembangkan psikologi yang secara khusus mempekajarti hubungan antar manusia. Akhirnya muncullah cabang ilmu baru dari ilmu jiwa ini yang kemudian dikenal dengan istilah psikologi sosial. Masalah-masalah yang menjadi fokus bahasannya adalah kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan kontek sosialnya. 
Diantara kegiatan-kegiatan tersebut adalah kelompok organisasi, kepemimpinan nya, anggota atau pengikut nya, prilaku moral nya, kekuasaan nya, komunikasinya, dan kebudayaan nya ( Ahmadi, 2002 ). 

Dalam kehidupan sehari-hari, hubu8ngan diantara manusia tersebut ternyata tidak selamanya berjalan lancar. Adakalanya muncul kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan. Lingkup kejadiannya tidak saja terjadi dalam skala yang kecil ditingkat keluarga dan lingkungan kelurahan tetapi juga bisa terjadi dalalm skala ynag lebih besar ditingkat nasional dan internasional. Dalm kajian psikologi sosial  hal ini terjadi karena tidak adanya kesamaan pandang terhadap suatu pola perilaku pada suatu struktur kelompok sosial. Masing-masing pihak merespon rangsangan sosial yang diterimanya dari lingkungan sosial, sehingga memunculkan sikap memilih atau menghindari sesuatu. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hubungan antar manusia tersebut mendorong para ahli untuk memberikan definisi operasional pada psikologi sosial karena dalam tatanan ilmu pengetahuan masih termasuk dalam ilmu yang baru terbentuk. Berikut ini adalah kutipan beberapa pendapat tokoh tentang psikologi sosial (Ahmadi, 2002).

1.      Kamus Paedagogik menyatakan bahwa : “Psikologi Sosial ialah ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala psikis pada massa, bangsa, golongan, masyarakat dan sebagainya. Lawannya : Psikologi individu (orang-orang).”

2.      Hubert Bonner dalam bukunya “Social Psychology” menyatakan “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia.“ Definisi ini menunjukkan bahwa Bonner lebih menitikberatkan pada tingkah laku individu, bukan tingkah laku sosial. Tingkah laku inilah yang menjadi pokok atau sasaran utama dalam mempelajari psikologi sosial.

3.      A.M. Chorus dalam bukunya “Gronslagen der sociale Psycologie” merumuskan bahwa : “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu manusia sebagai anggota suatu masyarakat.” Chorus memberikan definisi tersebut dengan kesadaran bahwa setiap manusia yang normal akan hidup dan berhubungan bersama dengan masyarakat.

4.      Sherif & Sherif dalam bukunya “An Outline of Social Psychology” memberikan definisi sebagai berikut : “ psokologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku individu manusia dalam kaitannya dengan situasi-situasi perangsang sosial.” Dalam defi\nisi ini, tingkah laku telah dihubungkan dengan situasi-situasi perangsang sosial.

5.      Roueck and Warren dalam bukunya “Sociology” memberikan batasan bahwa :”Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segi-segi psycholois daripada tinghkah laku manusia, yang dipengaruhi oleh interaksi sosial.” Dalalm sefinsi ini telah dinyatakan bahwa interaksi amnusia telah nyata pengaruhnya pada tinghkah laku manusia.

6.      Boring, Langveld, and Weld dalam bukunya “ Foundations of Psychology” berpendapat bahwa: “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari individu manusia dalam kelompokknya dan hubungan antara manusia dengan manusia.”

7.      Kimball Young (1956) menyatakan bahwa : “Psikologi sosial adalah studi tentang proses interaksiindividu manusia.”

8.      Krech, Crutchfield, dan Ballachey (1962) menytakn bahwa : “Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu di dlaam masyarakat.”

9.      Joseph E. Mc. Grath (1965) menyatakan bahwa : “Psikologi sosial adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku manusia sebagaiman dipengaruhi oleh kehadiran, keyakinan, tindakan, dan lambang-lambang dari orang lain.”

10.  Gordon W. Allport (1968) menyatakan bahwa : “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengerti dan menerangkan bagaimanan pikiran, perasaan, dan tingkah ;laku individu dipengaruhi oleh kenyataan, imajinasi, atau kehadiran orang lain.”

11.  Secord dann Backman (1974) menyatakan bahwa : “Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari individu dalam kontek sosial.”

12.  W.A. Gerunagn menyatakan bahwa : “ilmu jiwa adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menyelidiki pengalaman dan tingkah laku individu m\anusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulakn oleh situasi-situasi sosial.

Pendapat para tokoh tentang pengertian psikologi sosial di atas sangat beragam. Namun demikian tidaklah berarti antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Perpaduan diantara pendapat tersebut akan dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Rangkuman pengertian dari berbagai pendapat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : “Psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dngan situasi sosial.” Denagn demikian membicarakan psikologi sosial tidak dapat dilepaskan deri pembicaraan individu yang berhuibungan dengan situasi-situasi sosial. 

Ruang Lingkup Psikologi Sosial

Psikologi Sosial yang menjadi objhek studinya adalah segala grrak gerik atauy tingkah laku yang timbul dalam konteks sosial atau lingkungan sosiaolnya. Oleh karenanya masalah pokok yang dipelajari adalah pengaruh sosial atau [erangsang sosial. Hal ini terjadi karena pengaruh sosial inilah yang mempengaruhi tinghkah laku individu. Berdasarkan inilah Psikologi Sosial membatasi diri dengan mempelajari dan menyelidiki tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasiperangsang sosial (Ahmadi, 2005)

Objek pembahasan dari Psikologi Sosial tidaklah berbeda dengan psikologi secara umumnya. Hal ini bisa dipahami karena Psikologi Sosial adalah salah satu cabang ilmu dari psikologi. Bila objek pembahasan psikologia dalah manusia dan kegiatannya, maka Psikologi Sosial adalah kegiatan-kegiatan sisoalnya. Masalah yang dikupas dalam psikologi umum adalah gejala-gejala jiwa sep[erti perasaan, kemauan, dan berfikir yang terlepas deri alam sekitar.

Sedangkan dalam Psikologi Sosial masalah yang dikupas adalah manusia sebagai anggota masyarakat, se[perti hubungan individu dengan ndividu yang lain dalam kelompoknya.

Psikologi Sosial dalam membicarakan objek pembahsannya dapat pula bersamaan dengana sosiologi. Masalah-masalah sosial yang dibicarakan dalam sosiologia dalah kelompok-kelompok manusia dalam satui kesatuan seperti macam-macam kelompok, perubahan-p[erubahannya, dan amcam-macam kepemimp[inannya. Sedangakan dalam Psikologi Sosial adalah meninjau hubungan individu yang sati dengsan yang lainnya seperti bagaimana pengaruh terhadap pimpinan, pengaryh terhadap anggota, pengaruh terhadap kelompok lainnya.

Persamaaaan-persamaan pembahasan sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpuilkan bahwa ruang lingkup pemvbahasan Psikologi Sosial berada pada ruang antaraa psikologi dan sosiologi. Titik persinggungan inilah yang dalam sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan memunculkan ilmu baru dalam lapanagn psikologi, yakni Psikologi Sosial. Psikologi Sosial merupoakan bagian dari psikologi yang secara khusus mempelajari tingkah laku manusia atau kegiatan-kegiatan manuisa dalam hubungannya denagn situasi-situasi sosialnya. (Ahmadi, 2002)

Ø  Tujuan Psikologi Sosial

Sama halnya tujuan dalam bidang-bidang yang lain, tujuan pembelajaran Psikologi Sosial bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hirarki, tujuan Pendidikan Nasional pada tataran operasional dijbarkan dalam tujuan institusioanl tiap jenis dan jenjeang pendidikan . selanjutnay pencapaian tujuan institusional ini, secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran. Akhirnay tujuan kurikuler ini, secara praktis operasional dijabarkan dalam tuuan instruksional atau tujuan pembelajaran.dalam sub bahasan ini, dibatasi p[ada uraian tuuan kurikuler bidang studi Psikologi Sosial. Tujuan kurikuler Psikologi Sosial yang harus dicapai sekurang-kurangnay meliputi lima tujuan berikut.

1.      Membekali peserta didik dengan pengetahuan Psikologi Sosial sehinggat tidak terpenagruh, tersugesti, atau terpengaruh oleh situasi sosial yang selamanya tidak bernilai baik.

2.      Membekali peserta didik dengan kemampuan memngiudentifikasi, mengnalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah-masalah sosial secara teap dan sisitematis mengenai proses kejiwaan yang berhubuunagn dengan kehidupn bersama.

3.      Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi denagn sesama warga masyarakat sehingga memudahkan dalam melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan dan pengrahan kepada tujuan denagn sebaik-baiknya.

4.      Membekali peserta didik denagn kesadaran terhadap lingkungan sosial sehingga mampu merubah sifat dan sikap sosialnya.

5.      Membekali peserta didik denagn kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keimuan psikologi sosial sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembanagn masyarakat \, perkembanagn ilmu, dan perkembangan teknologi.

Kelima tujuan di atas menjadi tanggung jawab yang harus dicapai dalam pelajsanaan kurikulum Psikologi Sosial di berbagai lembaga pendidikan. Tentu denagn keluasan, kedalaman, dan bobot yangs esuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanmakan.

Konsep dasar Psikologi Sosial dan implementasinya dalam kehidupan msyarakat

v  Konsep dasar psikologi sosial

Sebagaiman ilmu-iolmu sosial, objek pembahasan psikologi sosial adalah terpusta kepada kehidupan amnusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki kecerdasan, kesadaran, dan kemauan yanbg tinggi dibandingkan denagn makhluk-makhluk-Nya yang lain. Kelebihan inilah yang mendorong manusia mampu menguaai alam, menakklukkan makhluk yang lebih kuat, dan menciptakn segala sesuatu yang dapat menyempurnakan dirinya. Ha;l ini bisa tercapai karena dalam diri manusia terdapat potensi yang selalu mengalami proses perkembangan setelah indi\vidu tersebut berinteraksi denagn lingkumngannya.

Potensi-potensi yang dimiliki memnusia sehingga membedakan denagn makhluk ciptaan Tuhan yang lakinnya adalah sebagai berkut (Ahmadi,2002).

1.      Kemempuan menggunakan bahasa. Kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ini hanyalah semata-mata terdapat pada manusia dalam pengertian bisa m,erubah, menambah, dan mengembangkan bahasa yang dugunakan. Sedangkan pada binatang memamng ada tetapi masih sangat sederhana sekali dan terbatas pada bunyi suara yang merupakan isyarat atau tanda-tanda.

2.      Adanay sikap etik. Dalalm setiap masyarakat pasti terdapat peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku anggota0anggotanya baik itu masyarakat modrn mauoun masyarakat yang masih terbelakang sekalipu n noram tersebuit merupakan ketentuan apakah sesuatu perbuatan itu dipandang baik atau buruk. Noram tersebut tidak selau sama antara msyarakjat satui dengan yang lainnya sesuai dengan adat kebiasaan, agama, dan perkembanagn kebudayaan imumnya dimana dia hidup. Individu sebagai anggota masyarakat berusaha untuk berbuat sesuai dengan norma yang berlaku dala masyarakat karena adanya sikap etik yang dimilikinya. Namun demikian sesuai dengan tuntutan kebudayaan manusia berusaha unr\tuk menyempurnakan noram yang telah ada.

3.      Hidup dalam 3 dimensi waktu. Manusia memiliki kemampuan untuk hidup dalam 3 dimensi waktu. Manusia mampu m,endasarkan tingkah lakunya pada pengalaman masa lalunya, kebutuhan-kebutuhan sekarang, dan tujuan yang akan dicapai pada amsa yang akan datang. Pengalaman-pena\galaman masa lalu merupakan peganagn bagi perbuatan-perbuatannya masa sekarang, sehingga kesalahan yang sama tidak akan selalu terulang-ulang. Pengalaman-penaglaman yang tidak baik diingat untuk yidak berbuat lagio sedangkan pengalaaman-pengalaman yang baik dipegang untuk pedoman dalam kegiatan-kegiatannya masa kini yang kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Dengan perkataan lain bahwa amnusia dapat merencanakan paa yang akan diperbuat dan apa yang akan dicapai.

Ketiga potensi di atas oleh para ahli dijadikan sebagai syarat “humanj minimum”. Oleh karenanya biak tidak terdapat ketiga potensi ini maka akan sukar untuk dikelompokkan sebagai masyarakat manusia. Pemahamaninis elanjutnya akan mendorong untuk meningkatkan kecakapan dan potensi diri pribadinya.

Dengan potensinya tersebut, manusia njuga disebut sebagai makhluk monopluralis. Disebut demikian karena manusia dapat dipandang sebagai makhluk individu, sosial, dan ber-Tuhan.

1.      Makhluk individu. Manusia sebagai makhluk  individual berarti manusia itu mnerupoakan suatu totaliat.individu berasal dari kata in-dividere yang berarti tidak dapat dipecah-pecah. Dalam aliran modern, ditegaskan bahwa jiwa manusia itu meruoakan satu kesatuan jiw araga yang berkegiatan secara keseluruhan.

2.      Makhluk sosial. Manusia tidaklah mungkun hidup sendiri tanpaa danya komu\nikasi dengan manusia yang lainnya. Sejak dilahirkan manusia membutuhkan bantuan orang alin. Ia memerlukan bantuan makan, minum, dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Demikian pula setalah tumbuh lebih besar, berbicar, belajar, berjalan, mengenal benda, ,engenal  norma dan sebagainya selalu membutuhkan bantuanorang lain di sekitarnya.

3.      Makhluk ber-Tuhan. Sebagai manusia yang beragama, dalam kehidupoannya tidak bisa lepas dari pengakuan terhadap Tuhan. Hanay mereka yang tergolong atheis saja yang tidak mengakuai adanya Tuhan. Sebenarnya mereka yang atheis pun tanpa disadari telah menyatakan kebutuhannya kepada Tuahn meskipun tidak sempurna. Hali ini terbukti denagn aktivitasnya yang menyembah kepada dewa-dewa dan benda-benda lainnya.

Ø  Implementasi Psikologi Sosial dalam kehidupan masyarakat

Dalam setiap masalah atau kasus yang terjadi di masyarakatpada umumnya disebabakan adanya ketidakseimbanagn prhatian atau pembianaan terhadap kedua aspek yang ada di dalam diri manusia, yakni aspek jasmani (raga) dan aspek rohani (jiwa). Keseimbanagn kedua aspek tersebut sangat berpengaruh terhada[p setiap perilaku individu ketiak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalm berinteraksi denag msyaraklatnay.

Terkait hal di atas dapat dicontihkan dalam kasus sebagai berikjut: seorang remaja yang berusia 8 tahun yang sedang duduk di bangku SMA memiliki sifat introvert. Lingkungan yahg keras dan minimnya pengetahuan tentang keagamaan telah membesarkannya menjadi orang yang mudah terpengaruh pada situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya.

Selain darilingkunagn sekitarnya, kasus yang terjadi pada anak ini juga dilatarbelakangi oleh keadaan keluarganya yang broken home sehingga mengakibatkan pengaruh-pengaruh yang buruk dari lingkunagn keluarga juga denagn mudah memasuki kehidup[annya. Hampir tia[p malam anak ini bergaul dengan teman di lingkungannya yang sering berjudi dan mabuk-mabnukan sehingga proses pendidikannya terganggu.

Terkait dengan kasus kenakalan remaja di atas maka dapat ditarik kesimopulan bahwa pengaruh lingkungan yang buruk dan kurangnay perhatian orang tua (broken home) sangat berpengaruh terhadap perkembanagn jiwa keagamaaan dan kerohanian p[ada diri anak. Dalam hal ini yang paling utama adalah penanaman jiwa leagamaan anak sejak dini. Jadi, peranan keagamaan pada diri anak sangat penting dalam kehidpannya, karena denagn pendidikan agama diharapakan dapat menyaring segala sesuatu yang bersifat negatif dalam kehidupan bermasyarakat. (Arifin, 2004)

Pendidikan agama dalam hal ini adalah pendidikan islam yang tidak dibatasi oleh institusi (kelembagaan) ataupun pada kalanagn pendidikan tertentu. Pendidikan islam disinidiartikan sebagai nup[aya yang dilakukan oleh mreka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaaan, bimbingan, pengembanagn, serta pengarahan potensi yang dimiliki anaka agr mereka dapat berfungsi dan berperan sebagaimana  hakikat kejadiannya.

Studi pada kasus di atas memberikan ilustrasi bahwa beta[pa besarnya penagruh lingkungan terhadap perilaku individu dalam kelompok sosial. Psikologi Sosial dalam hal ini membantu memberikan pemecahan persoalannya denagn upaya pendidikan keagamaan. Perangsang sosial yang berupa pendidikan keagamaan dan lingkungan sosial yangpenug dengan kekeluargaan diharapkan mampu merubah perilaku individu menjadi lebih baik, sehingga secara bertahap persoalan mendasar dari pengaruh buruk lingkungan akan terkikis dan tergantikan denagn pengaruh yang baik dari pendidikan keagamaan.

Korelasi Hukum dan Politik

Hubungan kausalitas antara antara politik dan hukum sebagai sub system kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik. Dari pendekatanm empirik hal itu merupakan suatu aksioma yang tak dapat diitawar lagi. Tepai ada juga para yuris yang lebih percaya dengan semacam mitos bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Inipun , sebagai das sollen, tak dapat disalahkan begitu saja. Bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tetentua akan melahirakan hukum dengan karakter tertentu pula. kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jikalau kita mengungkapkan sejumlah pelanggaraan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasnamakan hukum. Perangkat hukum kita, sepanjang orde baru, memang tercabik-cabik oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan atas hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih melanda kehidupan hukum di Indonesia. Bagaimana gejala ini bisa dijelaskan? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan hukum untuk menuju kaadilan?

Asumsi dasar dari pemikiran diatas adalah bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut “das sein” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Pada era Soekarno, politik adalah panglima, kemudian jargon ini digantikan dengan ekonomi dan pembangunan adalah panglima pada jaman Soeharto. Pembangunanisme (developmentalism) telah menjadikan rakyat sebagai obyek. Semua perbuatan negara selalu mengatasnamakan rakyat. Dan yang lebih memprihatinkan, hukum telah dijadikan alat dari negara untuk membenarkan setiap tindakan dari penguasa. Setiap hari kita melihat, mendengar bahwa di ibukota penggusuran sedang berlangsung terhadap ribuan warga pinggiran di ibukota, hanya dengan alasan bahwa mereka telah melanggar Perda DKI. Dalam logika seperti itu, hukum diberi fungsi, terutama, sebagai instrumen program pembangunan karena sebenarnya hukum bukanlah tujuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum diproduk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Dikalangan ahli hukum, minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum (Mahfud : 1999). Pertama kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut “das sollen” yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Tokohnya antara lain Roscoe Pound dengan “law as a tool of social engineering“. Adalah wajar jika ada keinginan untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyrakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. Tetapi dari kaum realis seperti Von Savigny dengan “hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya“. Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi independent variable atas keadaan diluarnya, terutama keadaan politiknya. 

Hukum sebagai Produk Politik

Dikalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut das sollen mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyaraktanya akan menjadi lebih relevan.Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakkan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Bahwa keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, untuk kasus Indonesia, kita dapat melihat contoh pada UU No. 1/1974 (tentang Perkawinan) dan UU No. 7/1989 (tentang Peradilan Agama). Meskipun kedua Undang-undang itu lahir pada era Orde Baru, tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan antara Negara dan Agama yang melatarbelakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda. UU No. 1/1974 lahir dalam keadaan politik konflik dan saling curiga, sedangkan UU No. 7/1989 lahir ketika hubungan pemerintah dan umat Islam sedang melakukan akomodasi (Mahfud :1999).

Satjipto Rahardjo (1985 :71) mengatakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Artinya banyak sekali praktik politik yang secara substansif hal-hal diatas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam kenyataan empiric politik sanagat menentukan bekerjanya hukum. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengakuan hukum disini sangat tergantung pada keadaan politiknya.

Pertanyaannya adalah, jika pengabdian hukum lebih cenderung pada kekuasaan, apakah tidak ada ruang bagi ekspresi hukum untuk praktik demokrasi?

Demokrasi dan Hukum

Bahwa ada kaitan yang sangat erat antara demokrasi dan hukum tidaklah dapat dibantah. Hubungan antara demokrasi dan hukum ibarat dua sisi sekeping mata uang logam : dimana ada demokrasi disitu ada hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya. Negara-negara yang demokratis akan melahirkan hukum yang berwatak demokratis, sedangkan negara yang otoriter atau non-demokratis akan lahir hukum yang non-demokratis pula. Kesulitan yang muncul adalah bahwa sekarang ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengaku tidak demokratis.

 

Relasi Hukum dan Politik di Indonesia

Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sangsi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sangsi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik.

Dengan dasar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu. Harapan akan adanya instrumen dan pengadilan yang fair dan berkadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia-mafia peradilan dan praktek-praktek hukum yang menyimpang. Pada tingkatan tertentu Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi lawlessness, misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apa pun dari aparat kepolisian, massa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa “demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi”.

Hukum dalam Subordinasi Politik

Adalah runtuhnya rezim otoriter Soeharto dan keinginan untuk membangun kembali suatu tatanan masyarakat yang demokratis yang memunculkan upaya-upaya peninjauan ulang, revisi dan amandemen terhadap segala bentuk sistem dan perangkat hukum yang ada. Namun sejarah mencatat bahwa proses lahirnya hukum memang tidak lepas dari sejarah kekuasaan atau politik itu sendiri. Sejak masa Imperium Roma sampai dengan Hitler, Sejak masa Sriwijaya hingga Megawati Sokarnoputri.

Dalam sejarah Indonesia, Orde Baru sebenarnya sekadar menyempurnakan apa yang dikenal dengan “The Ducth Law of The Sea”, suatu upaya kolonial Belanda untuk mengintervensi hukum adat yang berlaku di nusantara. Prinsipnya hukum tersebut dugunakan sebagai instrumen kepentingan penjajah di wilayah jajahannya dimana VOC misalnya mendiskriminasikan pribumi sebagai warga kelas dua.

Ada lima langkah yang dilakukan Orde Baru untuk “menyempurnakan” hukum sebagai alat untuk menjinakkan masyarakat: Pertama, melakukan kooptasi terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Mahkamah Agung (MA) sehingga menyebabkan MA kehilangan fungsi pro justitia-nya. Kedua, memusnahkan pranata sosial, misalnya peradilan adat atau kearifan lokal yang selama bertahun-tahun menjadi mekanisme penjaga keseimbangan dalam lingkungan adat tertentu. Ketiga, kanalisasi semua pertarungan dan konflik yang terjadi di masyarakat pada peradilan yang disediakan negara sehingga negara dapat mengontrol konteks, peristiwa dan putusan yang akan ditetapkan. Keempat, membentuk instrumen-instrumen quasi untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Pengadilan, DPR dan lembaga tinggi negara lainnya dibentuk seakan-akan bekerja untuk keadilan, namun ternyata hanya pura-pura, tidak beres dan tidak jelas. Dan kelima, persoalannya bukan hanya imparsialitas dan independensi, namun juga masuknya praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dengan kata lain, hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi lebih dominan ketimbang praktek hukum yang sebenarnya. Law enforcement menjadi kehilangan ruang, sehingga Ronald Katz kemudian menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah law without law, ada hukum tapi tidak berguna.

Hukum yang Lumpuh dan Dilumpuhkan?

Dalam pandangan Lord Acton, upaya perbaikan hukum secara menyeluruh menyangkut perubahan pada the content of the law, the structure of the law, dan the culture of the law. Persoalannya, di Indonesia perubahan yang dilakukan semata-mata baru pada the content of the law, seperti dengan membuat sebanyak mungkin undang-undang dan peraturan untuk mengatasi persoalan di masyarakat, itu pun seringkali tidak didasarkan pada pembacaan yang sungguh-sungguh atas kebutuhan masyarakat akan undang-undang dan peraturan serta tidak dirumuskan secara partisipatoris (kasus upaya pemaksaan pengesahan undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya misalnya). The structure of the law-nya masih dihuni oleh pejabat-pejabat yang bermasalah dan berperan aktif dalam rangkaian keputusan atau praktek hukum yang menyimpang. Apalagi the culture of the law-nya, budaya sogok dan suap jauh lebih menonjol ketimbang profesionalisme sebagai aparatur penegak hukum.

Kondisi hukum yang lumpuh ini semakin diperparah dengan ketiadaan keseriusan pemerintah untuk mengedepankan agenda law erforcement dan hambatan-hambatan politis lainnya. Desakan untuk melakukan pembersihan secara radikal terhadap institusi hukum (Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung) serta pencabutan keputusan-keputusan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan (TAP MPRS No XXV dan UU Subversif) yang pernah dirintis Abdurahman Wahid, tidak lagi berlanjut seiring dengan jatuhnya Wahid. Upaya Gus Dur justru dihambat dengan berbagai cara, termasuk dengan penggulingan dirinya.

Artinya, dalam kondisi dimana proses pemulihan hukum dari kelumpuhan tengah berlangsung, upaya-upaya untuk mempertahankan kelumpuhannya juga gencar dilakukan berbagai pihak. Dalam konteks transisional, semua upaya tersebut dilakukan tidak lain untuk mempertahankan ketidakpastian hukum demi membebaskan pihak-pihak yang bermasalah sekaligus tetap mempertahankan previledge yang hanya dapat dipetik dalam situasi ketidakpastian (pengadilan mantan presiden Soeharto misalnya.

Ada proses demoralisasi yang panjang dalam dunia hukum kita. Juga ada masalah sistem yang mendukung munculnya demoralisasi tersebut. Sistem peradilan kolonial yang kita gunakan secara tambal sulam tidak direvisi total pada tataran prinsipil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peradilan yang berkeadilan namun lebih merupakan alat kontrol yang represif. Sehingga barang siapa yang ingin selamat dari jerat hukum, dia akan melakukan upaya-upaya kolusi yang mendorong suburnya demoralisasi.

Pengaruh Demokrasi dan Otoritarian

Dalam memotret kasus Indonesia dengan kerangka teori tersebut, maka sejarah politik dan hukum di Indonesia dibagi ke dalam tiga periode, yaitu periode 1945-1959, periode 1959-1966, dan periode 1966 sampai sekarang, sedangkanm produk-produk hukum diarahkan pada hukum-hukum public dengan contoh hukum-hukum tentang Pemilu, Pemda dan Agraria. Secara spesifik gambaran hubungan kausalitas tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Keadaan Politik

Pada periode 1945-1959, meskipun pernah berlaku samapai tiga macam UUD (UUD 1945 dan UUDS 1950), kehidupan politik berjalan secara demokratis meskipun jika dilihat dari sudut UUD 1945 (Aturan Peralihan Pasal IV) pada awal perjalanannya kehidupan politik Negara sangat memusat ditangan Presiden. Pada Periode 1959-1966, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kehidupan demokrasi merosot tajam dan yang muncul adalah system politik otoriter dengan Soekarno sebagai actor utama. Periode system politi yang ke tiga yaitu periode 1966 sampai sekarng atau periode Orde Baru. Pada mulanya era Orde Baru ini pun berlangsung dibawah system politik yang demokratis menurut ukuran konvensional diatas. Tetapi langgam demokratis ini hanyalah perjalanna awal ketika pemerintah sedang menyusun format politik baru. 

2. Produk Hukum

Studi tersebut memperlihatkan secara jelas hubungan kausalitas atau dependensi hukum atas politik. Pada hukum-hukum public yang berkaitan dengan kekuasaan (gezagsverhouding) terlihat sekali bahwa system politik yang demokratis senantiasa melahirkan hukum yang karakternya responsive atau populastik, sedangkan system politik yang otoriter sebnantiasa melahirkan hukum yang memiliki karakter ortodoks/konservatif. Lahirnya Orde Baru dengan obsesi pembangunan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan juga melahirkan produk hukum pemda yang tidak responsive. Hal itu didasarkan pada keinginan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan yang dapat menjamin stabilitas yang menjadi prasyarat pembangunan. Langgam ototitarian periode initelah melahirkan UU No. 5 Tahun 1974 yang muatan ciri-ciri konservatifnya terlihat pada : Pertama, asas otonomi yang seluas-luasnya diganti dengan asas otonomi nyata dan bertanggung jawab, Kedua dominasi pusat terhadap daerah cukup menonjol yang ditandai dengan kewenangan pusat untuk mengangkat kepal daerah tanpa terikat peringkat hasil pemilihan di DPRD, Ketiga, kepala daerah merangkap sebagai kepala wilayah dengan kedudukan sebagai penguasa tunggal, keempat adanya mekanisme pengawasan preventif, responsive, dan umum dari pusat terhadap daerah. 

Menuju Hukum Responsif

Uraian diatas telah menunjuukkan bahwa situasi politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tetentu pula yang secara teoretis dikotomis system politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsive, sedangkan system politik yang otoriter akan malahirkan hukum yang konservatif/ortodoks. Kesimmpulan umum tersebut dapat  secara khusus dikaitkan dengan Indonesia yang ternyata memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pada periode 1945-1959, keadaan politik Indonesia adalah demokratis dan telah melahirkan hukum yang berkarakter responsive. Kedua, pada periode 1959-1966, keadaan politik di Indonesia adalah otoriter dan telah melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks. Ketiga, pada periode 1966 –sekarang, keadaan politik di Indonesia adalah otoriter-non demokrasi dan telah melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks.

Tanggapan Akhir POLHUM (Politik dan Hukum)

Dalam realitas empiris hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum.Namun melihat ketidakjelasan politik hukum pada di era transisi ini, munculnya elemen kritis di kalangan masyarakat sipil, pemerintahan yang efektif dan kuat, serta lembaga pengadilan yang mampu menguji peraturan di dalam bingkai UUD 1945 menjadi sebuah keniscayaan.

Dengan dasar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

KONFLIK dan 4 Mekanisme Resolusi Konflik

1. PENGERTTIAN KONFLIK
Konflik berasal dari kata Conligere (bahasa latin) yang berarti menyerang bersama-sama
Menurut Mitchell ( 1981) Konflik adalah sebuah situasi dalam mana dua atau lebih orang saling mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya tetapi hanya salah satu yang berhasil mencapainya.
Menurut James A. Schellenberg (1966) Konflik adalah situasi dimana Individu atau kelompok yang lain dalam rangka merebut sesuatu yang dikehendakii berdasarkan pada persaingan kepentingan-kepentingan karena perbedaan identitas atau sikap.
Menurut Louis Kiesberg (1988) Konflik sosial adalah fenomen umum yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok ) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.
Teori Resolusi konflik.
Resolusi konflik menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Resolusi konflik juga berupaya menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik secara komprehensif dalam tiap-tiap tahap eskalasi konflik. Pada intinya, teori resolusi konflik mengedepankan prinsip-prinsip bahwa;
1) konflik tidak dapat dipandang sebagai suatu fenomena politik-militeristik namun juga harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial,
2) konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear, sangat bergantung pada dinamika lingkungan konflik,
3) sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat melainkan harus dilihat sebagai fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor,
4) resolusi konflik hanya diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.
Perang sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan konflik dan wajibnya digali alternatif-alternatif resolusi konflik dengan cara damai, menjadi dua prinsip utama kaum “peace researcher” yang berupaya mengembangkan beragam mekanisme resolusi konflik. Salah satu pemikir teori resolusi konflik adalah John Burton yang mengembangkan kategori baru untuk resolusi konflik yang dikenal sebagai problem-solving approach. Menurut Burton, konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan bersenjata dan juga dengan negosiasi antarpihak yang bertikai. Resolusi konflik tidak berakhir di merja negosiasi namun merupakan suatu proses untuk menciptakan suatu struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Upaya menciptakan institusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik dilakukan dengan dua cara;
1) mengembangkan prosedur resolusi konflik (conflict prevention, conflict management, conflict resolution and conflict provention) yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengembangkan proses fasilitasi, merancang strategi keterlibatan pihak ketiga, memulai proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik, dan
2) memulai perubahan struktural dengan mengidentifikasi potensi kekerasan struktural (structural violence) yang terdapat dalam sistem dan kemudian dapat dirancang solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menghilangkannya. Proses merancang solusi tersebut akan memaksa negara untuk secara kolektif mengeksplorasi cara-cara non-kekerasan untuk menyelesaikan sengketa dan menempatkan instrumen perang sebagai alternatif terakhir.
Teori Organisasi Internasional
Organisasi Internasional menurut S, Cheevers dan H. Field Haviland, Jr KESAWAN buku Organisasi Internasional di World Affairs, mengemukakan bahwa: … “setiap institude pengaturan kooperatif antara negara-negara ussully oleh kesepakatan dasar, untuk melakukan beberapa fungsi yang saling menguntungkan melaksanakan melalui rapat berkala dan staf kegiatan.
Boer Mauna dalam bukunya Hukum Organisasi international, menegaskan “Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan Negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mancapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”.
Peran dan Fungsi Organisasi Internasional
Peran organisasi Internasional dalam politik dan hubungan Internasional telah lama diakuai oleh masyarakat internasional baik yang terdiri Negara-negara maupun non Negara sebagai wadah dalam memecahkan masalah-masalah bersama. Menurut Le Roy Bennet, peranan OI dapat dikategorikan sebagai:
1. Arena, yaitu tempat bertemunya bagi anggota-anggotanya untuk membicaakan masalah bersama.
2. Instrumen, yakni keberadaan suatu Organisasi Internasional sering digunakan oleh Negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka kepentingan nasionalnya.
3. Aktor independen, sebagian besar Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi kekuasaan dari luar Organisasi internasional yang bersangkutan.

2. 4 TAHAP RESOLUSI KONFLIK
Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan:
Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial.
Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula.
Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.
Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.
Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.
1. De-eskalasi Konflik
Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.
Kajian tentang entry point ini didominasi oleh pendapat Zartman (1985) tentang kondisi “hurting stalemate”. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Pendapat ini didukung oleh Bloomfied, Nupen dan Haris (2000). Namun, ripeness thesis ini ditolak oleh Burton (1990, 88-90) yang menyatakan bahwa
“problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary”.
Dengan demikian, entry point juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik (Kriesberg: 1991). De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB (Crocker, 1996).
Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa ageni internasional. UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 1995 yang berjudul
“A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operations”.
Panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide to Peace Support Operations”.
2. Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik
Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war operations (Loescher dan Dwoty: 1996; Widjajanto: 2000). Prinsip ini –yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusian minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (commodity-based humanitarianism) dianggap tidak lagi memadai.
Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (entry) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (political settlement) antara aktor konflik.
3. Problem-solving Approach
Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996, 149).
Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeskplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (1990, 202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (total environment).
Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh misalnya, Rothman (1992, 30) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving. Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Komponen kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik. Komponen ketiga adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian. Komponen terakhir adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik.
4. Peace-building
Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.
Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik . Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu:
(1) pemilihan bentuk struktur negara;
(2) pelimpahan kedaulatan negara;
(3) pembentukan sistem trias-politica;
(4) pembentukan sistem pemilihan umum;
(5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan
(6) pembentukan sistem peradilan.
Tahap kedua dari proses peace-building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut .
Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344).
Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan.
Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan preventive diplomacy yang oleh Lund (1996, 384-385) didefinisikan sebagai:
“preventive diplomacy, or conflict prevention, consists of governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are taken deliberately to keep particular states or organized groups within them from threatening or using organized violence, armed force, or related forms of coercion such as repression as the means to settle interstate or national political disputes, especially in situations where the existing means cannot peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and international change”.
Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjajanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs) (Aall:1996), mediator internasional (Zartman dan Touval: 1996), atau institusi keagamaan (Sampson: 1997; Lederach: 1997).
Tulisan ini telah berusaha menghadirkan empat tahap resolusi konflik. Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas.