HPPMI Komisariat YAPIM Maros

HPPMI Kom. YAPIM Maros--Mendekati pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Ketua sekaligus deklarasi pertama HPPMI Komisariat YAPIM Maros (24/05/13), para panitia telah mendapatkan beberapa calon kandidat yang bakal maju untuk kursi pimpinan, salah satunya yaitu ketua pelaksana Musyawarah tersebut saudara Agus Salim. " Saya sangat senang melihat antusias para kawan-kawan Mahasiswa Yapim Maros terkhusus untuk yang akan maju di pemilihan ketua nantinya. Melihat kondisi dinamisasi dan konstalasi yang terjadi untuk menuju 01 HPPMI Kom. YAPIM Maros sudah sepatutnya kami memberikan mediasi terbaik untuk pelaksanaan Musyawarah sekaligus deklarasi pertama HPPMI di Kampus YAPIM Maros " Tutur A. Chaidir Abu Bakar, Koordinator SC MUSKOM HPPMI KOM. YAPIM MAROS.

RAKER HMM STIM YAPIM Maros

HMM STIM YAPIM MAROS - - Mahasiswa STIM YAPIM Maros yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa 

Manajemen (HMM) Rapat Kerja di Villa Bosowa Maros (14/05/2013). 

Pada kegiatan ini hampir seluruh pengurus HMM hadir dalam pelaksanaan ini. Topik pembahasan dari 

RAKER HMMini adalah bagaimana HMM Periode 2013-2014 merekonstruksi dan menjadi revolusioner baru dari 

periode – periode sebelumnya. “ Dipengurusan baru HMM ini kami dari pihak presidium sendiri akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan menata kembali eksistensi HMM di kalangan Mahasiswa maupun 

masyarakat umun tentunya sebagai contoh adalah, kami selalu mencoba untuk melakukan dan melaksanakan 

setiap tahapan – tahapan proses sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam lingkup keorganisasian. 

Tutur A. Chaidir Abu Bakar (Wakil Sekretaris HMM STIM YAPIM Maros) .

Pelaksanaan RAKER HMM ini juga menjadi ajang silaturahmi antar sesama pengurus baru dan pengurus 

demisioner. “ Ini adalah proses dan momentum yang sangat baik untuk dijadikan tradisi di dalam kepengurusan

 baru HMM ini. Dan kami dari pengurus demisioner sendiri sangat mengapresiasi kepada pengurus HMM yang 

baru, yang tidak pernah lupa mengundang kami ketika melaksanakan acara atau kegiatan HMM. “ Ungkap salah

 satu pengurus demisioner HMM STIM YAPI Maros periode 2012-2013.

Lembaga Seni & Budaya BARASA : Eksistensi Aru' / Mangaru'

BARASA Maros--(Mangaru')  Adapun awal tradisi mangngaru pada masa kerajaan ketika bissu menegas saat peperangan, juga dengan tujuan mengobati masyarakat yang terkena tuku siang (gatal-gatal semacam cacar) ritual ini semacam menyampaikan pesan dan doa pada dewata seuwaE untuk kesembuhan dengan cara angngaru., Orang yang melakukan Aru disebut Angngaru’ (dibaca : ang - nga - ru’) berarti bersumpah, berikrar, menyatakan kesetiaan, pangngaruE  /  yang melaksanakan angngaru adalah seseorang yang ditunjuk /orang tertentu sebagai pemegang bendera atau panji peperangan, ketika dalam peristiwa pasukan terdesak oleh lawan, maka pangngaru melakukan bate / bekas kaki yang diperjelas, lalu menancapkan bendera diatas bate tersebut, sambil tanganya mencabut Badi' /kawali (senjata khas sulawesi selatan) diiringi sumpah setia kepada pasukan dengan teriakan yang menggelegar untuk didengar oleh lawan, kawan ataupun botinglangi (penghuni langit) dengan tekad dan janji bahwa, “dirinya tak akan mundur dari bate /batas kaki yang telah menjadi penanda meski nyawa harus melayang.

Angngaru juga merupakan Tradisi yang bersifat sakral bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Sejalan dengan tujuan penelitian, mengungkap "sakral tradisi Bugis Makassar", maka penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi*. Sakral karena ia bagian dari acara adat dan terkait ritual-ritual sebabkan aplikasi/pelaku "pangngaru" imun terhadap benda pusaka berbisa pula angngaru ini bersifat protokoler misalnya pada acara, Temmu Taung, mengangkat janji sumpah setia juga pada penyambutan tamu yang dihormati. Dan mangngaru dapat juga terjadi ketika menyampaikan keinginan/hajat  pada boting langi (mahluk langit) tentu dengan kalimat –kalimat yang terkadang hanya dimengerti oleh strata tertentu misalnya Bissu, juga dalam menyampaikan kebulatan tekad atau sumpah setia, dan angngaru diiringan alat-alat musik tradisi yang terstruktur. 

 

sumber :http://www.sangbaco.com/2012/02/angngaru-mangngaru-tradisi-sakral-bugis.html#.UZG1WWUUN7A

DISPORI Maros tantang Pemuda di Kecamatan Maros Baru Berwirausaha

Maros--DPK KNPI Maros Baru pada proses pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM Pemuda Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Kecamatan Maros Baru (11/05/2013), yang dihadiri kurang lebih 40 peserta dari 4 Desa dan 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.

Kegiatan ini mengundang 4 narasumber yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Pemuda Olahraga dan Seni, serta pemerintah kecamatan itu sendiri. " Kegiatan ini adalah sebagai stimulus awal kepada pemuda yang ada di Kecamatan Maros Baru untuk bagaimana bisa lebih memiliki jiwa enterpreneur dan terkhusus untuk mengenal lebih jauh fungsi dan peranan KNPI itu sendiri kepada pemuda yang ada di Daerah pelosok. " Ungkap Ketua DPK KNPI Maros Baru, A. Chaidir Abu Bakar.

Selain itu, salah satu narasumber dari kegiatan tersebut yakni Kadispori Maros, menantang kepada seluruh pemuda yang ada di Desa dan Kelurahan Maros Baru untuk bisa dan mau menjadi pemuda - pemuda yang berjiwa usahawan.

Pengelolaan Sampah..

Paradigma umum yang dijumpai sampai saat ini dalam pengelolaan sampah kota adalah :

1. KUMPUL – ANGKUT – BUANG.

Merupakan sistem pengelolaan konvensional dimana pengelolahan sampah yang dilakukan hanya berupa tiga tahap yaitu kumpul, angkut dan buang tanpa melalui rangkaian proses pengolahan.

2. KUMPUL – OLAH – ANGKUT – OLAH – BUANG.

Pola yang dikembangkan dalam pengelolaan persampahan pertama dengan memasukkan kegiatan pengolahan sampah mulai dari hulu sampai hilir.

Pergeseran pola pengelolaan persampahan perlu dilakukan seperti Pola Transformasi Waste to Source dan perlu dikembangkan sehingga sampah yang saat ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berguna akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna yang tinggi.

Penanganan sampah yang terintegrasi bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi sampah yang terangkut menuju pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan proses kumpul-angkut-buang dan proses KUMPUL – OLAH – ANGKUT – OLAH – BUANG akan menyisakan permasalahan dan kendala, antara lain untuk pembuangan akhir, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan konsep Transformasi Sampah melalui reduksi volume sampah dan penyediaan sarana fasilitas sampah untuk menghasilkan sumber daya yang bermanfaat seerti kompos dan metan sebagai bahan baku sumber energi. Melalui Transformasi Sampah selain hasil akhir dari pengelolaan yang diharapkan akan menghasilkan zero waste juga akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Setiap Kota di Indonesia diperkirakan pada tahun-tahun mendatang akan mengalami penambahan penduduk yang cukup besar sehingga pembuangan sampah akan mengalami peningkatan yang signifikan pula, terutama sampah organik yang merupakan jumlah sampah terbanyak.

Dilihat dari komposisinya, maka sebagian sampah kota di Indonesia adalah tergolong sampah hayati, atau secara umum dikenal sebagai sampah organik alamiah, atau sampah basah. Rata-rata sampah yang tergolong hayati ini adalah di atas 65 % dari total sampah. Melihat komposisinya yang sebagian besar adalah sisa-sisa makanan, khususnya sampah dapur, maka jenis sampah ini akan cepat membusuk, atau terdegradasi oleh mikroorganisme yang berlimpah di alam ini, dan berpotensi pula sebagai sumberdaya penghasil kompos, metan dan energi.

Data Dugaan KORUPSI Lelang UN di Kemendikbud

Seknas FITRA menemukan data yang cukup menakjubkan bahwa ada dana miliaran yang diperebutkan di sana.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi kepada SP di Jakarta, Selasa (16/4) malam, mengatakan, diduga ada korupsi dan kolusi dalam proses tender.

Dijelaskan, untuk penggandaan dan distribusi bahan UN 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan anggaran sebesar Rp 94.885.352.747,-

Negara memang menyediakan anggaran penggandaan dan distribusi bahan UN sebesar Rp120.457.937.603,-.

Kemudian Balitbang Kemdikbud hanya menghabiskan sebesar Rp.94.885.352.747. “Ini artinya Balitbang Kemdikbud bisa menghemat anggaran sampai sebesar Rp 25.572.584.856,” katanya.

Tetapi, dalam pemantauan Seknas FITRA, anggaran yang bisa dihemat sebesar Rp 25,5 miliar oleh Balitbang Kemdikbud ini terlalu kecil, dan hanya untuk mengelabui publik.

Balitbang Kemdikbud sebenarnya bisa melakukan penghematan anggaran minimal sebesar Rp 32.860.651.085,-.

“Kemana Rp 7,3 miliar lainnya?” tanya Uchok.

Proses Lelang

Mengenai proses lelang untuk pengadaan dan pendistribusian bahan UN 2013, Uchok mengatakan, ada keanehan dimana beberapa perusahaan yang punya harga penawaran tinggi dan mahal yang dimenangkan, sementara perusahaan yang punya penawaran rendah dan murah, dikalahkan.

“Situasi lelang penggandaan dan distribusi bahan UN ini sungguh aneh, dan seperti arisan. Pengaturan pemenang lelang sepertinya sudah diatur,” katanya.

Misalnya, pada paket 1, pemenang lelang adalah PT Balebat Dedikasi Prima. Tapi, PT Balebat Dedikasi Prima ikut juga pada paket 3, dengan penawaran lebih rendah dan murah, tapi bisa dikalahkan oleh PT Ghalia Indonesia Printing.

Di bawah ini gambaran lelang penggandaan dan distribusi bahan UN 2013:

Pertama: Penggandaan dan Distribusi Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 1, dengan nilai paket (Harga Perkiraan Sementara) sebesar Rp 17.427.755.120.

Lelang ini dimenangkan oleh PT Balebat Dedikasi Prima, Jln Veteran II No.17 Ciawi Bogor, dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.951.707.377,-

Kedua: Penggandaan dan Distribusi Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 2, dengan nilai paket HPS sebesar Rp17.691.386.400,- Lalu lelang ini dimenangkan oleh PT Pura Barutama, Jln. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus, dengan nilai penawaran sebesar Rp 14.562.448.000.

Padahal nilai penawaran dari PT Pura Barutama dengan terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah, seperti PT Perca nilai penawaran hanya sebesar Rp13.264.292.271, PT Jasuindo Tiga Perkasa TBK dengan nilai penawaran sebesar Rp13.396.078.115, dan PT Ghalia Indonesia Printing dengan penawaran sebesar Rp.14.454.192.848,-

Ketiga: Penggandaan dan Distribusi Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 3. Dengan nilai paket HPS sebesar Rp 27.162.209.903.

Lalu lelang ini dimenangkan oleh PT Ghalia Indonesia Printing, Jln. Rancamaya Km.1 No.47 Ciawi Bogor, dengan nilai penawaran sebesar Rp 22.489.952.830,-.

Padahal nilai penawaran dari PT Ghalia Indonesia Printing terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tapi dikalahkan, seperti Aneka Ilmu dengan penawaran sebesar Rp17.107.372.806,- PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp 21.171.902.444,- dan PT Balebat Dedikasi Prima dengan penawaran sebesar Rp21.604.198.430,-.

Keempat: Penggandaan dan Distribusi Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 4, dengan nilai paket HPS sebesar Rp 21.180.566.320,-

Lalu pemenang lelang ini adalah PT Jasuindo Tiga Perkasa TBK, Jln.Raya betro No 21 Sedati - Sidoarjo, dengan nilai penawaran sebesar Rp13.726.112.268,-.

Kelima: Penggandaan dan Distribusi Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 5, dengan nilai paket HPS sebesar Rp.19.607.732.020.

Lalu pemenang lelang ini adalah PT. Karsa Wira Utama,Jln. Padjajaran No.10 desa Gandasari, Kecamatan Jatiuwung Tangerang, dengan nilai penawaran sebesar Rp 16.370.616.240,-.

Padahal nilai penawaran dari PT.Karsa wira utama terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tapi dikalahkan seperti PT Jasuindo Tiga Perkasa TBK dengan penawaran sebesar Rp12.505.462.948,- PT Ghalia Indonesia Printing dengan penawaran sebesar Rp16.019.252.213,- PT Temprina Media Grafika dengan nilai penawaran sebesar Rp.16.262.292.640,-.

Keenam: Penggandaan dan Distribusi Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 6, dengan nilai paket HPS sebesar Rp.17.388.287.840.

Lalu pemenang lelang ini adalah PT Temprina Media Grafika, Jln.Karah Agung, dengan nilai penawaran sebesar Rp14.784.516.032.

Padahal nilai penawaran dari PT Temprina Media Grafika terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tapi dikalahkan seperti PT Perca dengan penawaran sebesar Rp13.042.338.848; PT Ghalia Indonesia Printing dengan penawaran sebesar Rp14.205.828.197; PT Balai Pustaka (Persero) dengan penawaran sebesar Rp14.268.317.184; Perum Percetakan Negara RI dengan nilai penawaran sebesar Rp14.613.470.168,-“

Dari gambaran di atas, kami melihat ada penggelembungan harga. Kami meminta DPR dan KPK serius mengungkap kasus ini. Apalagi proses lelang seperti arisan dan perusahaan yang terlibat itu-itu juga,” katanya.

Gerakan Mahasiswa, Ujung Tombak Revolusi

TANGAN-TANGAN terkepal membayang hitam pada sebuah tembok putih yang berfungsi sebagai layar film. Pada tembok itu, terputar film dokumenter berbagai aksi mahasiswa Indonesia selama dua tahun terakhir. Adegan represif aparat bersenjata kepada para mahasiswa yang berdemonstrasi ataupun rakyat sipil yang tengah berada di lokasi kejadian, mendominasi tayan Bersama dengan pemutaran film itu, dengan tangan terkepal, ratusan mahasiswa yang hadir pada pembukaan pameran dan diskusi "Kekerasan Politik dan Gerakan Mahasiswa" yang digelar harian Kompas di Bentara Budaya Jakarta, 16-19 November 1999, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, serentak mereka mengucapkan "Sumpah Rakyat Indonesia":
Kami Rakyat Indonesia mengaku: bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia mengaku: berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia mengaku: berbahasa satu, bahasa kebenaran.
Dalam sambutannya pada pembukaan pameran, Pemimpin Redaksi harian Kompas, Jakob Oetama, mengatakan bahwa mahasiswa berjuang tanpa mengharapkan sesuatu. "Gus Dur menjadi Presiden, Megawati menjadi Wakil Presiden, Amien Rais menjadi Ketua MPR, Akbar Tandjung menjadi Ketua DPR. Sementara mahasiswa mendapat apa? Mahasiswa tidak mendapatkan apa-apa. Mahasiswa justru memberi...," ucap Jakob Oetama. Penyelenggaraan pameran dan diskusi ini berawal dari sebuah keinginan untuk mencatat serta mendokumentasikan rentetan peristiwa yang merupakan titik penting sejarah sosial-politik Indonesia. Rangkaian demonstrasi yang dimotori para mahasiswa menjelma menjadi pressure bagi pemerintahan Soeharto dan terbukti mampu menumbangkan rezim otoritarian itu, 21 Mei 1998, meski untuk menggapai "kemenangan" itu, empat nyawa mahasiswa Trisakti dan ratusan jiwa masyarakat sipil (korban kebakaran pasca 12 Mei 1998) menjadi tumbal.
Mahasiswa menilai, reformasi total belum jalan. Mereka lalu menolak pelaksanaan Sidang Istimewa, November 1998. Tan-pa surut selangkah pun, mahasiswa tetap menggelar aksinya. Korban mahasiswa kembali berjatuhan pada tragedi Se-manggi I, ketika aparat justru menjawab aksi damai mahasiswa dengan gempuran bom air, gas air mata, hingga berondongan peluru. Peristiwa Semanggi kembali terulang saat mahasiswa meneriakkan penolakan atas Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, September 1999. Semua rangkaian peristiwa pedih itu terdokumentasi rapi lewat foto-foto karya para Pewarta Foto Indonesia dan lewat pemutaran film dokumentasi RCTI, SCTV, TPI, AN-Teve, Fokus-Indosiar, dan film karya Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famret)/Forum Kota (Forkot).
ACARA pameran dan diskusi dibuka oleh Ny Martini Asih Widodo, ibu dari Sigit Prasetyo (mahasiswa YAI korban tragedi Semanggi I). Kemudian dilanjutkan kesaksian oleh para orangtua korban, yakni Asih Widodo (ayah Sigit Prasetyo); Drs Zainal Khairanto, ayah Heru Sudibyo (mahasiswa Univer-sitas Terbuka); Bagus Yoga Nandita, ayah Elang Mulia Lesmana (mahasiswa Universitas Trisakti) dan Arief Priyadi, ayah BR Norma Irmawan/Wawan (mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta).

Melalui kesaksiannya, para orangtua tersebut menceritakan betapa mereka selalu "membentur dinding", ketika menuntut agar kasus kematian putra mereka diusut tuntas. Kekerasan struktural yang mereka alami dan beroperasinya kekerasan di jalanan oleh aparat, mereka bagikan kepada hadirin. "Kami sempat mengelus dada, ketika mobil ambulans yang membawa anak kami dari Ru-mah Sakit Jakarta menuju Ru-mah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi, ditembaki oleh aparat pada bodi mobil dekat roda belakang kanan, meskipun melalui jendela mobil sudah dikibar-kibarkan bendera Palang Merah...," tutur Arief Priyadi.

Begitulah. Tindak kekerasan aparat itu terpresentasi pada instalasi Andar Manik (40), alumnus Fakultas Seni Rupa ITB Bandung. Pada ruang di sayap kanan Bentara Budaya, Andar Manik membangun "meja perjamuan" yang ditutup kain putih. Di atas meja tersebut dipampang peta Indonesia yang di sekitarnya diolesi bubuk hitam gas air mata. Terpajang peluru-peluru yang ditaruh di atas piring, gas air mata, bom molotov, ketapel. Dipasang pula tiga TV dan satu proyektor yang memutar film-film kekerasan aparat. Sementara di dinding yang dilapisi kain hitam bertengger helm aparat, tameng aparat, dan topi polisi yang tercecer selama aksi mahasiswa berlangsung. Barang-barang itu adalah milik organ-organ mahasiswa yang terlibat pameran.

Selain itu, juga didirikan stan-stan gerakan mahasiswa, seperti Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) dan Komite Aksi Mahasiswa Jakarta, Forkot, Famred, Forum Bersama (Forbes), Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD), Ikatan Generasi Muda Anak Bangsa (IGAB), dan Tim Medis Universitas Tarumanegara.

Forkot yang berdiri awal Maret 1998 dan merupakan gabungan 53 kampus se-Jabotabek, memamerkan media komunikasi mereka: Lapar (Laskar Perjuangan Rakyat). Organisasi ini berciri non-kooperatif dan cenderung radikal. Stan FKSMJ dan Komite Aksi Mahasiswa Jakarta menampilkan poster "Pemberian Gorbachev Award kepada BJ Habibie". Organisasi yang berdiri 1994 ini berciri non-kekerasan. Mereka juga menampilkan masker gas air mata, jaket mahasiswa, dan foto-foto saat berdemo.

Famred yang didirikan 13 September 1998 oleh mahasiswa IKIP Jakarta, STF Driyarkara, Universitas Jakarta, Universitas Atma Jaya, Universitas Taru-manegara dan IISIP, di outlet-nya memamerkan foto. Famred yang berciri aktif non-kekerasan ini juga memproduksi poster, antara lain Stop Militerisme dan No More Riot.

Diskusi pertama dilangsungkan 17 November lalu dengan Tema "Refleksi Gerakan Mahasiswa: Agenda Reformasi Menu-ju Indonesia Baru". Para pembicara adalah Arbi Sanit, Eep Saefulloh Fattah, Muridan, dan wakil komponen pergerakan mahasiswa. Malam harinya digelar festival musik dan puisi ja-lanan. Acara itu diramaikan oleh Harry Roesli. Diskusi kedua bertema "Presentasi Reformasi dalam Media Massa" dengan pembicara, Seno Gumira Aji-darma, Harry Roesli, dan Munir dari Kontras.

Diskusi terakhir, 19 November 1999, "Membentuk Kelas Menengah Kritis" menghadirkan Nono Anwar Makarim, Daniel Dhakidae, Goe I Siaw Hong (aktivis Bursa Efek Jakarta), Iman Librianto, Bara Hasibuan, Prasetyantoko (MPD), dan wakil Forkot/Famred. Rangkaian diskusi dan pameran itu, menurut Muhamad Yasin Pradjadisastra, salah seorang peserta diskusi, merupakan kegiatan untuk mengingatkan mahasiswa bahwa kerja mereka belum selesai. "Mahasiswa perlu terus memelihara semangat dan motivasi mereka agar tetap kritis," katanya. Betapa pun, mahasiswa adalah ujung tombak revolusi negeri ini. (lok)

AKSI HARDIKNAS, BUPATI MAROS TEMUI MAHASISWA MAROS

Maros – Bupati Maros HM Hatta Rahman menemui mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi dan melakukan dialog langsung di pelataran kantor Bupati Maros, Kamis (2/5/2013). Mahasiswa itu berasal dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, aksi demontrasi mereka gelar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Bupati Maros HM Hatta Rahman bersama Para Mahasiswa. (Foto: Ilo)

Awalnya mahasiswa itu berdemo di depan kantor Bupati Maros, sembari menunggu Bupati Maros menerima aspirasi mereka, demonstran berorasi kurang lebih 30 menit.
Saat ditemui Bupati Maros, mereka langsung membacakan tuntutan yang dibacakan koordinator aksi Muh Syadiq, tuntutan itu diantaranya berisi menghapus segala pungutan liar (pungli) di institusi pendidikan, mulai jenjang SD hingga SMA. Mereka juga menuntut menerapkan secara optimal dan menyeluruh pelaksanaan pendidikan gratis, serta menghapuskan pelaksanaan ujian nasional di tahun berikutnya.
Di hadapan mahasiswa, Bupati Maros HM Hatta Rahman menjelaskan kalau pelaksanaan pendidikan gratis telah menjadi komitmen Pemkab Maros dengan memberikan kemudahan akses pendidikan, selain itu sarana-prasarana pendidikan juga menjadi perhatian.
“Untuk pungli di institusi pendidikan, kami meminta data yang jelas agar jika memang terbukti, kami dapat melakukan tindakan tegas,” ujarnya dihadapan puluhan demonstran.
Sementara untuk bantuan pendidikan, Pemkab Maros telah menyiapkan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa miskin dan berprestasi. Namun Pemkab Maros berharap organisasi kemahasiswaan ini dapat membantu menyampaikan data siswa dan mahasiswa miskin dan berprestasi yang bisa diberikan bantuan.
Tentang menghapuskan pelaksanaan ujian nasional, Pemkab Maros akan menyambungkan aspirasi tersebut dengan pemerintah pusat. Usai berdialog, para mahasiswa ini berfoto bersama Bupati Maros.

Metode Manajemen Konflik

Manajemen konflik adalah sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa pendekatan manajemen konflik yang bisa menjadi panduan dalam kehidupan. Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan di dalam organisasi adalah konflik antar anggota atau antar kelompok. Menurut Hardjana (Wahyudi, 2008), konflik tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan baik, tetapi juga harus didorong karena konflik merupakan kekuatan untuk mendatangkan perubahan dan kemajuan dalam lembaga. Demikian pula Edelman R.J. (Wahyudi, 2008) menegaskan bahwa, jika konflik dikelola secara sistematis dapat berdampak positif yaitu, memperkuat hubungan kerja sama, meningkatkan kepercayaan dan harga diri, mempertinggi kreativitas dan produktivitas, dan meningkakan kepuasan kerja.

Manajemen konflik yang tidak efektif dengan cara menerapkan sanksi yang berat bagi penentang, dan berusaha menekan bawahan yang menentang kebijakan sehingga iklim organisasi semakin buruk dan meningkatkan sifat ingin merusak. Maka dari itu, pimpinan organisasi di tuntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi.

Manajemen konflik adalah teknik yang dilakukan pimpinan organisasi untuk mengatur konflik dengan cara menentukan peraturan dasar dalam bersaing (Criblin J, dalam Wahyudi, 2008). Menurut Walton R. E. Dan Owens R. G. (Wahyudi, 2008), tujuan manajemen konflik adalah untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Mengingat kegagalan dalam mengelola kunflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, maka pemilihan teknik pengendalian konflik menjadi perhatian pimpinan organisasi.

Tidak ada teknik pengendalian konflik yang dapat digunakan dalam segala situasi, karena setiap pendekatan mempunyai kelebuhan dan kekurangan. Gibson J. L. et. al. (Wahyudi, 2008) mengatakan, memilih resolusi konflik yang cocok tergantung pada faktor-faktor penyebabnya.

Menurut Handoko (Wahyudi, 2008) secara umum terdapat tiga cara dalam menghadapi konflik, yaitu:

1. Stimulasi konflik, diperlukan apabila satuan-satuan kerja dalam organisasi terlalu lambat dalam melakukan pekerjaan karena tingkat konflik rendah. Situasi konflik yang rendah akan menyebabkan para karyawan takut berinisiatif sehingga akhirnya menjadi pasif. Pimpinan perusahaan perlu merangsang timbulnya persaingan dam konflik yang dapat berdampak peningkatan kinerja karyawan perusahaan. 
2. Pengurangan atau penekanan konflik, berusaha meminimalkan kejadian konflik tetapi tidak menyentuh masalah-masalah yang menimbulkan konflik. 
3. Penyelesaian konflik, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung pihak-pihak yang bertentangan.

Dengan penjelasan yang berbeda, Leavitt, H. J. (Wahyudi, 2008) mengemukakan bahwa untuk mengatasi konflik dapat dilakukan pendekatan sebagai berikut:

Konfrontasi

Teknik konfrontasi adalah pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan melalui pertemuan tatap muka antar kelompok yang sedang konflik, dengan tujuan untuk mengenal masalah dan menyelesaikannya. Kelompok yang sedang konflik iberi kesempatan berdebat dan membahas semua masalah yang relevan sampai keputusan tercapai.

Negosiasi dan tawar-menawar

Teknik negosiasi dan tawar menawar adalah perundingan mempertemukan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai sebuah persetujuan. Masing-masing pihak membawa serangkaian usulan yang kemudian didiskusikan dan dilaksanakan. Dalam perundingan, tidak ada yang dikalahkan, semua pihak menghindarkan perasaan telah memenangkan tuntutan.

Penyerapan (absorption)

Teknik penyerapan (absorption) adalah cara mengelola konflik organisasi antara kelompok besar dengan kelompok kecil. Kelompok kecil mendpatkan sebagian yang diinginkannya tetapi sebagai konsekuensinya harus ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Konflik yang dikelola secara positif dan konstruktif dapat mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian pendekatan dalam pengelolaan konflik menjadi hal yang sangat penting.

Wexley, K. N. dan Yuki, G. A., (Wahyudi, 2008) mengemukakan pendekatan-pendekatan yang umum dilakukan terhadapmanajemen konflik adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur standar untuk mengatur perilaku agresif, mendorong perlakuan yang jujur terhadap bawahan. 
2. Mengubah pengaturan arus kerja, desain pekerjaan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja antar pribadi dan antar kelompok. 
3. Mengubah sistem ganjaran untuk mendorong persaingan atau kerja sama. 
4. Membentuk unit khusus yang berperan sabagai mediator dan arbitrator atau juru damai dari pihak ketiga agar mempermudah pengendalian konflik. 
5. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mempunyai orientasi tujuan yang berbeda dapat terwakili dalam kelompok pembuat kebijakan. 
6. Melatih pejabt-pejabat kunci untuk mendalami teknik-teknik manajemen koflik.

Keberhasilan dalam mengelola konflik ditentukan oleh ketepatan dalam memilih teknik pengelolaan, kemampuan pihak ketiga atau pimpinan dalam mengelola konflik, dan kesdiaan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik.

Winardi (Wahyudi, 2008) berpendapat bahwa metode-metode yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian konflik adalah:

1. Metode dominasi atau supresi, yang berusaha menekan konflik dan bukan menyelesaikannya. Dengan cara memaksakan, konflik diharapkan reda dengan sendirinya. Hasil penyelesaian konflik dengan metode dominasi menimbulkan situasi menang-kalah, pihak yang kalah harus menerima kenyataan bahwa pihak lain mempunyai otoritas yang lebih tinggi. Ada empat cara yang dapat ditempuh melalui metode dominasi, yaitu: (1) dengan memaksa pihak lain, (2) membujuk secara sepihak untuk mengikuti keinginannya, (3) menghindari konflik atau menolak untuk menghadapi konflik, (4) pemungutan suara atau berdasrkan keinginan mayoritas. 
2. Metode kompromi, adalah penyelesaian konflik dengan jalan menghimbau pihak yang terlibat konflik untuk tujuan masing-masing kelompok guna mencapai sasaran yang lebih penting bagi kelangsungan organisasi. Penyelesaian konflik dengan metode kompromi dilakukan dengan cara: (1) memisahkan pihak-pihak yang konflik hingga dicapai suatu pemecahan, (2) melalui arbitrasi yaitu campur tangan pihak ketiga, (3) menggunakan imbalan, yaitu salah satu pihak menerima imbalan untuk mengakhir konflik. 
3. Metode pemecahan problem integratif. Metode ini dapat mengalihkan konflik antar kelompok menjadi sebuah situasi pemecahan masalah bersama. Terdapat tiga cara penyelesian konflik secara integratif, yaitu: (1) melalui konsensus kedua pihak yng terlibat konflik, (2) konfrontasi untuk membandingkan pendapat masing-masing pihak yang berkonflik, (3)penggunaan tujuan-tujuan superordinat sebagai tujuan yang bernilai lebih tinggi dari tujuan unit/kelompok, tujuan tidak dapat dicapai tanpa kerjasama semua pihak yang bertentangan.

ANGGARAN DASAR
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
P E M B U K A A N
BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, YANG DICETUSKAN
RAKYAT INDONESIA MERUPAKAN PUNCAK PERJUANGAN PERGERAKAN
NASIONAL DAN TITIK AWAL UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA
KEMERDEKAAN, YAITU MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR
BERDASARKAN PANCASILA SERTA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN.
BAHWA PEMUDA INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI BANGSA INDONESIA
TETAP MANUNGGAL DALAM SEJARAH PERGERAKAN, PERJUANGAN DAN
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA, SERTA BERKAT CITA-CITA, SEMANGAT
DAN DINAMIKA YANG BERKOBAR-KOBAR, PEMUDA INDONESIA SENANTIASA
TAMPIL DI GARIS DEPAN SEBAGAI PELOPOR PERJUANGAN DALAM
MENGIBARKAN PANJI-PANJI KEMERDEKAAN DAN KEADILAN.
BAHWA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DILAKSANAKAN SEJAK
KEMERDEKAAN SAMPAI SAAT INI, MENGALAMI BERBAGAI PERUBAHAN DI
SEGALA BIDANG MERUPAKAN UPAYA DAN KARYA NYATA UNTUK
MEWUJUDKAN CITA-CITA NASIONAL.
BAHWA PEMUDA SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI
MASYARAKAT BERTANGGUNG JAWAB UNTUK IKUT BERPERAN SERTA
SECARA BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMPERJUANGKAN PEMBAHARUAN,
PEMBANGUNAN, KEADILAN DAN KEBENARAN MELALUI KARYA DAN
KEKARYAAN SECARA NYATA DISEGALA SENDI KEHIDUPAN RAKYAT
INDONESIA.
BAHWA UNTUK MEMENUHI PANGGILAN PERJUANGAN, MAKA PEMUDA YANG
BERORIENTASI KARYA DAN KEKARYAAN BERHIMPUN DALAM SATU WADAH
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MANDIRI MEMILIKI CITA,
CITRA DAN WATAK PEMBAHARUAN, KEKARYAAN DAN KERAKYATAN YANG
MANUSIAWI DENGAN DILANDASI OLEH "KEBULATAN TEKAD PANDAAN" DAN
KESADARAN YANG MENDALAM AKAN TUGAS TANGGUNG JAWAB SERTA
PANGGILAN PERJUANGAN BANGSA DAN NEGARA, MAKA DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA, ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
DENGAN INI MENYUSUN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA, SEBAGAI BERIKUT :
2
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Nama organisasi ini adalah; Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia disingkat
dengan nama AMPI.
2. AMPI didirikan pada hari Sabtu, 28 Juni 1978 di Pandaan, untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan.
3. Pimpinan Pusat AMPI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SIFAT
Pasal 2
A S A S
AMPI berasaskan PANCASILA.
Pasal 3
T U J U A N
AMPI, bertujuan :
Membentuk kader-kader bangsa pelopor pembaharuan dan pembangunan yang
berorientasi karya dan kekaryaan, serta memiliki jiwa dan semangat patriotisme untuk
mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 4
S I F A T
AMPI merupakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang berorientasi Karya dan
Kekaryaan.
3
BAB III
JIWA, LANDASAN PERJUANGAN DAN ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 5
J I W A
(1). AMPI memiliki "Kebulatan Tekad Pandaan", sebagai jiwa dan semangat
perjuangan yang merupakan sumber motivasi gerak langkah organisasi.
(2). "Kebulatan Tekad Pandaan", merupakan dokumen historis berdirinya AMPI dan
karenanya tidak dapat diubah.
Pasal 6
LANDASAN PERJUANGAN
(1). AMPI memiliki Landasan Perjuangan, yang dipergunakan sebagai pedoman
dalam mewujudkan cita-cita organisasi.
(2) Landasan Perjuangan dan Atribut AMPI ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.
(3). AMPI memiliki watak dan kepribadian yang mandiri, sebagaimana dirumuskan
dalam Kemandirian AMPI.
Pasal 7
ATRIBUT ORGANISASI
AMPI memiliki Atribut, yang terdiri dari :
(1). Panji-panji / Lambang.
(2). Hymne dan Mars.
(3). Lencana, Badge, Jaket, Baret, Topi, Seragam dan benda lainnya yang
menunjukkan identitas AMPI.
BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS POKOK
Pasal 8
F U N G S I
1. AMPI mempersatukan pikiran dan tindakan pemuda yang berorientasi Karya dan
Kekaryaan dalam kesatuan tekad, untuk melaksanakan pembaharuan dan
pembangunan di segala bidang kehidupan melalui program karya dan kekaryaan.
4
2. AMPI merupakan sumber utama wadah rekruitmen kader didalam pembinaan
peran sosial politik pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan.
3. AMPI merupakan wadah utama dalam menyatukan gerak langkah dan
memperjuangkan aspirasi pemuda yang berorientasi karya dan kekaryaan.
Pasal 9
TUGAS POKOK
Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3, AMPI memiliki tugas pokok :
1. Ikut menciptakan, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang dinamis
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu syarat
terlaksananya kemajuan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
2. Menggerakkan, mendorong dan mempersatukan potensi pemuda yang berorientasi
Karya dan Kekaryaan, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan
sesuai dengan Tri Dharma AMPI, yakni ; Pembaharuan, Kekaryaan dan Kerakyatan
Yang Manusiawi.
3. Melaksanakan program perjuangan organisasi dan menyalurkan aspirasi sosial
politik anggota, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi
dalam pembangunan nasional.
BAB V
KEANGGOTAAN DAN KADER
Pasal 10
(1). Anggota AMPI, adalah pemuda Warga Negara Indonesia yang dengan sukarela
mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2). Kader AMPI, adalah anggota AMPI yang merupakan tenaga inti penggerak
organisasi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5
BAB VI
KEDAULATAN DAN PERMUSYAWARATAN
Pasal 11
K E D A U L A T A N
Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh
Musyawarah Nasional.
Pasal 12
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
(1) Musyawarah dan Rapat-Rapat, terdiri dari :
a. Musyawarah Nasional (MUNAS);
b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);
c. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS);
d. Musyawarah Daerah (MUSDA);
e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
f. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
g. Musyawarah Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Musyawarah
Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta Kelompok
Karya (Musyawarah POKKAR).
h. Rapat Pleno dan Rapat Harian Dewan Pimpinan.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Musyawarah dan Rapat – Rapat dituangkan
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 13
(1). Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12
dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah
jumlah utusan.
(2). Quorum khusus untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga :
a. Musyawarah Nasional yang diadakan untuk merubah Anggaran Dasar /
Anggaran Rumah Tangga, harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga
dari jumlah utusan;
6
b. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
dalam Musyawarah Nasional, harus dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan yang hadir.
(3). Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai atau tidak dimungkinkan, maka
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI, MASA BAKTI, DEWAN PENASEHAT,
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN
Pasal 14
SUSUNAN ORGANISASI
AMPI merupakan kesatuan organisasi yang bersifat nasional dan disusun secara
bertingkat menurut jenjang organisasi, sebagai berikut :
a. Dewan Pimpinan Pusat
Dewan Pimpinan Pusat dengan ruang lingkup kewenangan nasional berkedudukan
di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Dewan Pimpinan Daerah Propinsi
Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dengan ruang lingkup kewenangan Propinsi,
berkedudukan di Ibukota Propinsi.
c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan ruang lingkup kewenangan
Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.
d. Pimpinan Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat
Pimpinan Rayon di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dengan ruang lingkup
kewenangan Kecamatan dan / atau sederajat berkedudukan di Ibukota Kecamatan
dan / atau sederajat.
7
e. Pimpinan Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat
- Pimpinan Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat dengan
ruang lingkup kewenangan Desa / Kelurahan atau sederajat, berkedudukan di
Desa / Kelurahan atau sederajat.
- Pimpinan Sub Rayon di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat dapat
membentuk Kelompok Karya (POKKAR), sebagai unit organisasi terdepan
dengan ruang lingkup kewenangan melaksanakan bidang / jenis kegiatan yang
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 15
MASA BAKTI
Masa Bakti kesatuan organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah selama
5 (lima) Tahun.
Pasal 16
DEWAN PENASEHAT
1. AMPI memiliki Dewan Penasehat pada jenjang organisasi semua tingkatan.
2. Dewan Penasehat merupakan badan yang memberikan pertimbangan, saran dan
nasehat kepada Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan serta berfungsi,
memelihara dan menjaga konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan
Indonesia.
3. Ketua Dewan Penasehat ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah
Daerah Propinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Rayon
tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dan Musyawarah Sub Rayon tingkat Desa /
Kelurahan atau sederajat AMPI.
4. Dewan Penasehat tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan
AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan koordinasi.
BAB IX
WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN
Pasal 17
WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT
(1). Dewan Pimpinan Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi yang
bersifat kolektif.
8
(2). Dewan Pimpinan Pusat, berwenang :
a. Menetapkan kebijakan dan / atau Peraturan Organisasi sesuai dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan
Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional.
b. Membentuk lembaga / badan-badan yang dianggap perlu, dalam rangka
pelaksanaan program.
c. Melaksanakan pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Pusat, yang
diputuskan melalui Rapat Pleno DPP dan diatur lebih lanjut dalam peraturan
organisasi.
d. Mengesahkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.
(3). Bersama-sama Ketua Dewan Penasehat menyusun struktur dan personalia
Dewan Penasehat DPP AMPI.
Pasal 18
WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH PROPINSI
(1). Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, merupakan badan pelaksana organisasi yang
bersifat kolektif.
(2). Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, berwenang :
a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi di Daerah Propinsi sesuai dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan
Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional,
Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat,
Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Propinsi dan Rapat Kerja
Daerah Propinsi;
b. Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah
Propinsi, yang diputuskan melalui Rapat Pleno DPD Propinsi dan diatur
lebih lanjut dalam peraturan organisasi,
.
c. Mengesahkan dan melantik susunan dan personalia Dewan Pimpinan
Daerah Kabupaten / Kota;
9
(3). Bersama-sama Ketua Dewan Penasehat menyusun struktur dan personalia
Dewan Penasehat AMPI Daerah Propinsi.
Pasal 19
WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
(1). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, merupakan badan pelaksana
organisasi yang bersifat kolektif.
(2). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berwenang :
a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah
Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-
Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-
Keputusan Musyawarah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota, serta
Rapat Kerja Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota;
b. Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan
Daerah Kabupaten / Kota, yang diputuskan melalui Rapat Pleno DPD
Kabupaten / Kota dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
c. Mengesahkan dan melantik susunan personalia Pimpinan Rayon tingkat
Kecamatan dan / atau sederajat dan Pimpinan Sub Rayon tingkat Desa /
Kelurahan dan / atau sederajat.
(3). Bersama-sama Ketua Dewan Penasehat menyusun struktur dan personalia
Dewan Penasehat AMPI Kabupaten / Kota.
Pasal 20
KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN
(1). Dewan Pimpinan Pusat, berkewajiban :
a. Melaksanakan segala keputusan, ketentuan dam kebijaksanaan sesuai
dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan
Musyawarah Nasional, Keputusan-Keputusan Rapat Pimpinan Nasional,
Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Peraturan-Peraturan
Organisasi, lainnya.
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional;
10
c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode
kepengurusan.
(2). Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah Propinsi
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-
Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja
Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat
Pusat, Keputusan-Keputusan Daerah Propinsi dan Rapat Kerja Daerah
Propinsi;
b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Propinsi.
c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode
kepengurusan.
(3). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah
Kabupaten / Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional,
Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan
Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah
Kabupaten / Kota dan Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota;
b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Kabupaten /
Kota.
c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode
kepengurusan.
Pasal 21
Pengaturan wewenang dan kewajiban Pimpinan Rayon tingkat Kecamatan dan / atau
sederajat, Pimpunan Sub Rayon tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta
Kelompok Karya (POKKAR) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Peraturan
Organisasi.
11
Pasal 22
Pelaksanaan wewenang dan kewajiban Pimpinan pada setiap jenjang organisasi, diatur
dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Tata Kerja Kepengurusan sebagai
Peraturan Organisasi.
BAB X
HUBUNGAN DENGAN PARTAI POLITIK DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 23
(1). a. AMPI secara yuridis tidak terkait dengan partai politik, tetapi memiliki
hubungan historis dengan Golongan Karya.
b. AMPI menyalurkan aspirasi politik anggotanya kepada Partai Golongan
Karya.
(2). AMPI menjalin hubungan kerjasama yang bersifat terbuka dengan unsur
pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM)
dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka melaksanakan program kerja
untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan nasional.
(3). AMPI mempunyai hubungan organisasi yang bersifat khusus dengan Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang merupakan wadah berhimpun
organisasi kemasyarakatan pemuda sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku
(4). AMPI memelihara hubungan aspiratif dan hubungan historis dengan organisasi
kemasyarakatan pemuda yang berorientasi karya dan kekaryaan melalui
pelaksanaan program kerja, pengkaderan dan keanggotaan.
BAB XI
K E U A N G A N
Pasal 24
Keuangan organisasi diperoleh dari :
a. Iuran Anggota;
b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
c. Usaha-usaha lain yang sah.
12
BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 25
(1). Pembubaran AMPI, hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang
khusus diadakan untuk itu, dengan quorum sebagaimana yang disebut dalam
BAB VII Pasal 13.
(2). Dalam hal organisasi ini dibubarkan, kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut
oleh Musyawarah Nasional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
BAB XIII
PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 26
(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
(2). Anggaran Dasar Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : KOTA BEKASI , JABAR
PADA TANGGAL : 22 Januari 2010
MUSYAWARAH NASIONAL VII
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
PIMPINAN MUNAS,
SONNY W. MANALU ERNI YUSNITA T
K e t u a Sekretaris
MEULILA OSMAN ARBAIN SEMENDAWAI M. TAUFIK NARAHAUBUN

Anggota Anggota Anggota

 

KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 42
KETETAPAN
KONGRES XII PEMUDA/KNPI
NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008
t e n t a n g
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONGRES XII PEMUDA/KNPI,
Menimbang : a. Bahwa untuk memberi jaminan landasan konstitusionil keberadaan
KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda,
maka dipandang perlu untuk mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga KNPI;
b. Bahwa oleh karena itu Kongres XII Pemuda/KNPI memandang perlu
untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
KNPI;
Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI;
3. Peraturan dan Kebijakan Organisasi KNPI lainnya;
4. Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP. 073/DPP-KNPI/VIII/2008 tentang
Kongres XII Pemuda/KNPI.
Memperhatikan : Hasil Permusyawaratan dalam sidang Pleno VIII Kongres XII Pemuda/KNPI
yang mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI,
pada tanggal 27 Oktober 2008.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI TENTANG ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KNPI
Pasal 1
Mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI, adalah sebagaimana
terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketetapan ini.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 43
Pasal 2
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2008
KONGRES XII PEMUDA/KNPI
PRESIDIUM SIDANG
SARMAN SIMANJORANG ANDI BROWNING PURWANTO M. ALI
Ketua/Anggota Anggota Anggota
NATALIS SITUMORANG ARBAIN SEMENDAWAI
Anggota Anggota
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 44
LAMPIRAN SATU:
KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI
NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008
ANGGARAN DASAR
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
PEMBUKAAN
Bahwasanya dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda memiliki peranan
yang sangat menonjol dalam memainkan peran kepeloporannya, khususnya dalam
mencetuskan ide-ide pembaharuan yang didasari pada militansi dan idealisme, sebagaimana
dibuktikan pada tahun 1908 dengan momentum Kebangkitan Nasional, tahun 1928 dengan
lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia, tahun 1966 dengan munculnya Orde Baru, dan tahun 1973
terbentuknya KNPI melalui Deklarasi Pemuda, serta tahun 1998 dengan semangat
kejuangannya yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan
supremasi hukum yang berakumulasi secara sinergik dengan lahirnya era reformasi.
Bahwasanya kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa,
perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi
generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan
serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik.
Bahwasanya generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki
tanggung jawab moral untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda
sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta
berpedoman pada Haluan Negara, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat.
Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan
tunas-tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka
organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia yang berhimpun
dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan landasan semangat kebersamaan untuk
menumbuhkan, menggerakkan militansi dan idealisme, serta menyalurkan aspirasi dan potensi
pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik.
Sadar sepenuhnya akan panggilan suci yang termaktub dalam tapak-tapak sejarah, peranan,
potensi dan tanggungjawab kaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami
generasi muda Indonesia dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL
PEMUDA INDONESIA sebagai berikut:
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI.
2. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan.
3. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 45
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Azas
KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945
Pasal 3
Tujuan
KNPI memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Terciptanya pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan
memiliki keahlian profesional, dalam rangka menjamin kesinambungan Pembangunan
Nasional;
3. Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kenegaraan
dan kemasyarakatan demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil,
makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
BAB III
KEDAULATAN
Pasal 4
Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres
BAB IV
STATUS, SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 5
Status
Status KNPI adalah satu-satunya wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di
Indonesia
Pasal 6
Sifat
KNPI bersifat terbuka dan independen
Pasal 7
Fungsi
KNPI memiliki fungsi, sebagai berikut:
1. Sebagai wadah perekat kemajemukan pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan
kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara guna mempercepat usaha
pencapaian tujuan nasional.
2. Sebagai laboratorium kader pemuda Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi
insaniah pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan betanggungjawab, guna
terjaminnya proses regenerasi dan kesinambungan masa depan bangsa;
3. Sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf
hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 46
BAB V
U S A H A
Pasal 8
Berdasarkan azas, tujuan, status, sifat dan fungsinya, maka KNPI sebagai wadah berhimpun
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki usaha sebagai berikut:
1. Membina dan mejalin komunikasi intensif diantara berbagai komponen kepemudaan yang
tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan jenjang struktural kepengurusan
KNPI melalui serangkaian program komunikasi dan kerjasama;
2. Menggalang persahabatan antar pemuda, baik di tingkat nasional, regional dan lokal,
bahkan tingkat internasional, melalui program kepedulian secara aktif terhadap berbagai
dinamika kemasyarakatan dan kepemudaan, baik yang sedang berlangsung maupun yang
akan terjadi untuk menciptakan ketahanan nasional dan perdamaian dunia;
3. Mengembangkan kualitas sumber daya pemuda melalui kegiatan yang terintegrasi dan
tersinkronisasi, guna mewujudkan pemuda yang memiliki kualitas intelektual, moralintegritas
dan memiliki keterampilan profesional yang berdaya saing;
4. Mengembangkan wawasan kebangsaan, sikap mental yang tangguh, semangat patriotisme,
serta jiwa pembaharu di kalangan pemuda sebagai pewaris masa depan bangsa melalui
rangkaian program pemberdayaan pemuda;
5. Melaksanakan upaya-upaya artikulasi dan agregasi terhadap berbagai aspirasi, konspirasi
dan kepentingan pemuda bersama kelembagaannya melalui pokok-pokok program yang
berorientasi penyaluran potensi pemuda secara profesional;
6. Menggalang dan mengembangkan kedayaan pemuda dalam memperjuangkan kepentingan
pemuda dalam berbagai dimensi pembangunan nasional secara adil dan bertanggungjawab
dalam rangka mempermantap kehidupan sosial politik dan kesejahteraan rakyat secara
menyeluruh.
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 9
1. Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah Anggota KNPI
2. Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengakui eksistensi KNPI
sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda;
3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI.
BAB VII
PERMUSYAWARATAN DAN ORGANISASI
Pasal 10
Permusyawaratan dan Rapat-Rapat
1. Jenis-jenis Permusyawaratan:
a. Kongres
b. Kongres Luar Biasa
c. Rapat Pimpinan Nasional
d. Rapat Kerja Nasional
e. Musyawarah Provinsi (Musprov KNPI)
d. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub KNPI)
e. Rapat Pimpinan Provinsi
f. Rapat Kerja Provinsi
g. Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot KNPI)
h. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (Muskablub KNPI)
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 47
i. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota
j. Rapat Kerja Kabupaten/Kota
k. Musyawarah Kecamatan (Muscam KNPI)
l. Rapat Kerja Kecamatan
2. Jenis-jenis Rapat:
a. Rapat Pleno Dewan Pengurus
b. Rapat Harian Dewan Pengurus
c. Rapat Kooordinasi dan atau Konsultasi
d. Rapat Komisi Dewan Pengurus
e. Rapat Majelis Pemuda Indonesia
f. Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus
Pasal 11
Struktur Organisasi
1. Struktur Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan Pengurus;
2. Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi bagi Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun di KNPI guna memberikan masukan-masukan
dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan KNPI;
3. Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi secara vertikal dari pusat sampai
kecamatan
4. Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat sampai kecamatan;
Pasal 12
Hirarki Kepengurusan
Hirarki Kepengurusan Organisasi KNPI, sebagai berikut:
1. Di tingkat nasional adalah Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP KNPI berkedudukan di
ibukota negara;
2. Di tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD KNPI Provinsi
berkedudukan di ibukota provinsi
3. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD KNPI
Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota
4. Di tingkat Kecamatan adalah Pengurus Kecamatan disingkat PK KNPI Kecamatan yang
berkedudukan di ibukota Kecamatan.
Pasal 13
Kedudukan Kepengurusan
Kedudukan kepengurusan KNPI sebagai berikut:
1. KNPI tingkat Pusat terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia Pusat dan Dewan Pengurus Pusat
KNPI, berkedudukan di Ibukota Negara
2. KNPI tingkat Provinsi terdiri dari MPI Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi,
berkedudukan di Ibukota Provinsi;
3. KNPI tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari MPI Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah
KNPI Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
4. KNPI tingkat Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 14
Kongres
1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat nasional;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 48
2. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
3. Kongres berwenang:
a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Laporan Majelis
Pemuda Indonesia Pusat;
c. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), serta
kebijakan-kebijakan organisasi lainnya;
d. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat KNPI dan
Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Pusat;
4. Kongres diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Pusat;
5. Materi Kongres disiapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional;
Pasal 15
Kongres Luar Biasa
1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis
dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan organisasi
kemasyarakatan pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi;
2. W ewenang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan
Kongres sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 3 Angggaran Dasar ini.
Pasal 16
Musyawarah Provinsi
1. Musyawarah Provinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat Provinsi;
2. Musyawarah Provinsi diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
3. Musyawarah Provinsi berwenang:
a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD KNPI Provinsi dan Laporan Majelis Pemuda
Indonesia Prfovinsi;
b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) dalam
rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan
Organisasi (PPKNO);
c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI
Provinsi, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi;
4. Musyawarah Provinsi diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan
Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
5. Materi Musyawarah Provinsi disiapkan melalui Rapat Pimpinan Provinsi;
Pasal 17
Musyawarah Provinsi Luar Biasa
1. Musyawarah Prrovinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan
secara tertulis dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun di tingkat provinsi serta Dewan
Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
2. Wewenang Musyawarah Provinsi Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada
pelaksanaan Musyawarah Provinsi sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat 3 Angggaran
Dasar ini.
Pasal 18
Musyawarah Kabupaten/Kota
1. Musyawarah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat
Kabupaten/kota;
2. Musyawarah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
3. Musyawarah Kabupaten/Kota berwenang:
a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus daerah KNPI Kab/ Kota dan
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 49
Laporan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota;
b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Kab/Kota dan Organisasi (PPKKO) dalam
rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Propinsi dan
Organisasi (PPKPO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja
Nasional dan Organisasi (PPKNO);
c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI
Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota;
4. Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
5. Materi Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan melalui Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota;
Pasal 19
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
1. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas
permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) lebih satu dari jumlah
keanggotaan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun di tingkat Kabupaten/
Kota serta Pengurus Kecamatan KNPI;
2. Wewenang Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada
pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat 3
Angggaran Dasar ini.
Pasal 20
Musyawarah Kecamatan
1. Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kecamatan;
2. Musyawarah Kecamatan diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun;
3. Musyawarah Kecamatan berwenang:
a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan KNPI dan Laporan Majelis
Pemuda Indonesia Kecamatan;
b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Kecamatan dan Organisasi (PPKCO) dalam
rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Kab/Kota dan
Organisasi (PPKKO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja
Propinsi dan Organisasi (PPKPO) serta Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan
Organisasi (PPKNO);
c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Pengurus Kecamatan KNPI, dan
Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan;
4. Musyawarah Kecamatan diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
Pengurus Kecamatan KNPI;
5. Materi Musyawarah Kecamatan disiapkan melalui Rapat Pimpinan Kecamatan;
BAB IX
RAPAT-RAPAT
Pasal 21
Rapat Pimpinan Nasional
1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum yang kedudukannya setingkat di bawah Kongres
dan Kongres Luar Biasa
2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua)
Kongres:
3. Rapat Pimpinan Nasional berwenang:
a. Memutuskan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah
ditetapkan pada Kongres atau Kongres Luar Biasa;
b. Menyiapkan rancangan materi, menetapkan tempat, waktu, dan tema, serta
merekomendasikan peserta Kongres;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 50
4. Rapat Pimpinan Nasional sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan
Pengurus Pusat;
Pasal 23
Rapat Kerja Nasional
1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Kongres,
khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan
dilaksanakan dalam satu masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Pusat;
2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2 (dua) Kongres;
3. Rapat Kerja Nasional sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan
Pengurus Pusat;
Pasal 24
Rapat Pimpinan Provinsi
1. Rapat Pimpinan Provinsi merupakan forum yang kedudukannya setingkat di bawah
Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa
2. Rapat Pimpinan Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua)
Musyawarah Provinsi:
3. Rapat Pimpinan Provinsi berwenang:
a. Memutuskan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah
ditetapkan pada Musyawarah Provinsi atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa;
b. Menyiapkan rancangan materi, menetapkan tempat, waktu, dan tema, serta
merekomendasikan peserta Musyawarah Provinsi;
4. Rapat Pimpinan Nasional sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan
Pengurus Provinsi;
Pasal 25
Rapat Kerja Provinsi
1. Rapat Kerja Provinsi diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah
Provinsi, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan
dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI
Provinsi:
2. Rapat Kerja Provinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua Musyawarah
Provinsi:
3. Rapat Kerja Provinsi sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Dewan
Pengurus Daerah KNPI Provinsi;
Pasal 26
Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota
1. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan
Musyawarah Kabupaten/Kota dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak
bertentangan dengan hasil ketetapan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Kongres
sebelumnya;
2. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya dua kali diantara dua
Musyawarah Kabupaten/Kota;
3. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota berwenang:
a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah
Kabupaten/Kota sebelumnya;
b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan
diberlakukan secara lokal Kabupaten/Kota;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 51
c. Menyiapkan rancangan materi, merekomendasikan peserta, serta menetapkan Tempat,
Waktu dan Thema Musyawarah Kabupaten /Kota berikutnya;
4. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab
Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;
Pasal 27
Rapat Kerja Kabupaten/Kota
1. R a pat Kerja Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan
Musyawarah Kabupaten/Kota, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta
program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan
Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/ Kota:
2. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua Musyawarah
Kabupaten/Kota:
3. Rapat Kerja Kabupaten/Kota sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Dewan
Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/ Kota;
Pasal 28
Rapat Pimpinan Kecamatan
1. Rapat Pimpinan Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah
Kecamatan dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil
ketetapan Musyawarah Kecamatan dan Kongres sebelumnya;
2. Rapat Pimpinan Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya dua kali diantara dua
Musyawarah Kecamatan;
3. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang:
a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah
Kecamatan;
b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan
diberlakukan secara lokal Kecamatan;
c. Menyiapkan rancangan materi, merekomendasikan peserta, serta menetapkan Tempat,
Waktu dan Thema Musyawarah Kecamatan berikutnya;
4. Rapat Pimpinan Kecamatan sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab
Pengurus Kecamatan;
Pasal 29
Rapat Kerja Kecamatan
1. Rapat Kerja Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah
Kecamatan, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang
akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Pengurus Kecamatan:
2. Rapat Kerja Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua Musyawarah
Kecamatan:
3. Rapat Kerja Kecamatan berwenang:
a. Memutuskan arah dan kebijakan pelaksanaan program satu masa bakti kepengurusan
sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah Kecamatan sebelumnya;
b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja yang akan dijalankan dalam satu masa bakti
kepengurusan Pimpinan Kecamatan;
4. Rapat Kerja Kecamatan sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Pengurus
Kecamatan;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 52
BAB X
KEPENGURUSAN
Pasal 30
Dewan Pengurus Pusat
1. Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;
3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa
Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum;
4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi serta Pimpinan Badan-Badan
Khusus;
5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Pusat KNPI didukung beberapa
Badan-Badan Khusus;
6. Jumlah pengurus DPP KNPI terdiri dari 50 % unsur keterwakilan 1 (satu) orang untuk 1
(satu) OKP yang berhimpun di Pusat secara eksponensial, 20 % unsur kesinambungan, 20
% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.
Pasal 31
Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi
1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dipilih oleh Musyawarah Provinsi untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun;
2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;
3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara;
4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi, serta Pimpinan Badan-badan
Khusus;
5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi didukung
beberapa Badan-Badan Khusus;
6. Jumlah pengurus Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari 50 % unsur
keterwakilan 1 (satu) orang untuk 1 (satu) OKP yang berhimpun di Provinsi bersangkutan
secara eksponensial, 20 % unsur kesinambungan, 20 % unsur potensi pemuda lainnya dan
10 % unsur kebutuhan organisasi.
Pasal 32
Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota
1. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/Kota untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun;
2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus
Pleno;
3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara;
4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi, serta Pimpinan Badan-badan
Khusus;
5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kota/Kabupaten
dibantu beberapa Badan-Badan Khusus;
6. Jumlah pengurus DPD KNPI Kab/Kota terdiri dari 50 % unsur keterwakilan 1 (satu) orang
untuk 1 (satu) OKP yang berhimpun di Kab/Kota bersangkutan secara eksponensial, 20 %
unsur kesinambungan, 20 % unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan
organisasi.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 53
Pasal 33
Pengurus Kecamatan KNPI
1. Pengurus KecamatanKNPI dipilih oleh Musyawarah Kecamatan untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun
2. Pengurus Kecamatan KNPI terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;
3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara;
4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi, serta Pimpinan Badan-badan
Khusus;
5. Dalam melaksanakan program kerjanya Pengurus Kecamatan KNPI dibantu oleh beberapa
Badan-Badan Khusus;
6. Jumlah Pengurus Kecamatan KNPI terdiri dari 50 % unsur keterwakilan 1 (satu) orang untuk
1 (satu) OKP yang berhimpun di Kecamatan bersangkutan secara eksponensial, 20 %
unsur kesinambungan, 20 % unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan
organisasi.
BAB XI
DEWAN PENASEHAT
Pasal 34
1. Dewan Pengurus di semua tingkatan dapat dilengkapi dengan struktur Dewan Penasehat
yang memiliki hubungan konsultatif dengan Dewan Pengurus;
2. Personalia Dewan Penasehat adalah dapat terdiri dari pejabat pemerintah sesuai tingkatan
dan atau tokoh masyarakat/pemuda yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan
pemuda;
3. Dewan Penasehat berfungsi untuk memberikan nasihat, pembinaan, pandangan dan
bimbingan kepada Dewan Pengurus;
BAB XII
BADAN-BADAN KHUSUS
Pasal 35
1. Dewan Pengurus semua tingkatan dapat membentuk Badan-Badan Khusus yang dibentuk
menurut kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi;
2. Badan-Badan Khusus adalah badan pembantu Dewan Pengurus yang berorientasi pada
pengembangan profesi pemuda Indonesia dalam bentuk Lembaga-Lembaga, Pusat-Pusat
Studi dan badan-badan lainnya yang tidak bertentangan dengan hakikat keberadaan KNPI;
3. Badan-Badan Khusus dibentuk serta disahkan oleh Dewan Pengurus yang menjadi satu
kesatuan kepengurusan sesuai tingkatannya;
4. Tugas dan kewajiban Badan-Badan Khusus diatur dalam ART KNPI
BAB XIII
MAJELIS PEMUDA INDONESIA
Pasal 36
Majelis Pemuda Indonesia
1. Majelis Pemuda Indonesia merupakan badan yang bekerja secara kolektif dan bertugas
menyelenggarakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai
tingkatannya masing-masing
2. Pengawasan dan penilaian Majelis Pemuda Indonesia, diselenggarakan secara tertulis,
obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya
dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan dan rapat-rapat;
3. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantan Dewan
Pengurus KNPI serta Ketua Umum/Ketua OKP (ex-Officio) sesuai tingkatannya;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 54
4. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus, terdiri dari:
a. Majelis Pemuda Indonesia Pusat di tingkat Nasional
b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi di tingkat Provinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten di tingkat Kab/Kota
d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan di tingkat Kecamatan
5. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil
Ketua, seorang seorang Sekretaris dan sejumlah orang anggota
6. Dalam upaya menjamin kesinambungan organisasi maka Ketua Majelis Pemuda Indonesia
semua tingkatan dijabat oleh Ketua Umum/Ketua KNPI demisioner dan atau salah seorang
dari Ketua/Wakil Ketua KNPI demisioner yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua KNPI
demisioner;
7. Dalam hal Dewan Pengurus semua tingkatan tidak memiliki itikad baik untuk
menyelenggarakan Kongres/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten-
Kota/Musyawarah Kecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya masa 6 (enam)
bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Majelis Pemuda Indonesia sesuai tingkatannya
dapat mengambil inisiatif sebagai fasilitator untuk meyelenggarakan Kongres/Musyawarah
Provinsi/ Musyawarah Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapatkan
persetujuan rapat Majelis Pemuda Indonesia;
BAB XIV
ATRIBUT
Pasal 37
KNPI memiliki Lambang, Lagu dan atribut-atribut lainnya, diatur dalam ART KNPI
BAB XV
KEUANGAN
Pasal 38
Sumber Dana
Keuangan KNPI diperoleh dari :
1. Iuran personalia Dewan Pengurus yang ditetapkan masing-masing tingkatan Dewan
Pengurus;
2. Sumbangan anggota, yaitu OKP yang berhimpun;
3. Bantuan perorangan dan instansi lainnya yang halal dan tidak mengikat;
Pasal 39
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan
pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi
publik;
2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan
keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus sesuai tingkatannya;
3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh
akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia
4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota/
Kecamatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan panitia dipertanggung
jawabkan kepada Dewan Pengurus berikutnya sesuai tingkatannya, melalui panitia verifikasi
yang ditunjuk khusus untuk tugas itu;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 55
BAB XVI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 40
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dillakukan melalui Kongres dan atau Kongres Luar
Biasa yang diadakan khusus untuk maksud itu;
2. Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, Kongres dan atau Kongres Luar Biasa harus
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir;
BAB XVII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 41
1. Pembubaran organisasi KNPI hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa yang
diadakan khusus untuk maksud itu;
2. Untuk melakukan pembubaran organisasi KNPI, Kongres Luar Biasa harus disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir;
3. Pengalihan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan, ditentukan lebih lanjut oleh
Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini
BAB XVIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 42
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga;
2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini.
BAB XIX
P E N U T U P
Pasal 43
1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang
ditetapkan dalam Kongres XI Pemuda/KNPI pada tanggal 20 Desember 2005 di Cringin-
Bogor;
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2008
KONGRES XII PEMUDA/KNPI
PRESIDIUM SIDANG
SARMAN SIMANJORANG ANDI BROWNING PURWANTO M. ALI
Ketua/Anggota Anggota Anggota
NATALIS SITUMORANG ARBAIN SEMENDAWAI
Anggota Anggota
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 56
LAMPIRAN DUA:
KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI
NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008
ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Syarat-Syarat Keanggotaan
1. Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah
terdaftar secara sah sesuai dengan persyaratan.
2. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota keberhimpunan KNPI adalah :
a. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART,
Pokok-pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), dan Peraturan
Organisasi KNPI lainnya;
b. Memiliki AD/ART organisasi yang mengacu kepada UU No. 8 tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan;
c. Benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan untuk
tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur AD/ART OKP bersangkutan dan
atau yang mengatur secara tegas batas usia keanggotaannya maksimal 40 tahun;
d. OKP tngkat nasional yang memiliki jenjang struktur organisasi secara vertikal, dari
tingkat nasional sampai daerah, serendah-rendahnya sampai tingkat Kabupaten/Kota;
3. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota keberhimpunan KNPI adalah:
a. Di tingkat Nasional adalah OKP tingkat nasional yang telah memiliki jenjang
kepengurusan lebih dari ½ (setengah) jumlah propinsi yang masing-masing
dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan;
b. Di tingkat Provinsi adalah OKP nasional tingkat provinsi yang telah memiliki jenjang
kepengurusan lebih dari ½ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
bersangkutan yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan;
c. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah OKP nasional tingkat Kabupaten/Kota yang telah
terbentuk minimal 3 (tiga) tahun di Kabupaten/Kota bersangkutan, dilegitimasikan
dalam bentuk Surat Keputusan;
d. Di tingkat Kecamatan adalah OKP nasional tingkat Kecamatan yang telah terbentuk
minimal 2 (dua) tahun di Kecamatan bersangkutan, dilegitimasikan dalam bentuk Surat
Keputusan;
e. Periodisasi kepengurusan OKP bersangkutan belum berakhir sesuai dengan Surat
Keputusan yang diatur oleh ketentuan masa bakti kepengurusan organisasi yang
bersangkutan
4. OKP yang menjadi anggota keberhimpunan sesuai tingkatannya, wajib dilakukan verifikasi
tentang pemenuhan syarat-syarat keanggotaanya oleh Tim Khusus yang dibentuk Dewan
Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan sebelum
Kongres/Musprov/Muskab/Muscam termasuk musyawarah Luar Biasa berikutnya
dilaksanakan;
5. OKP yang telah berakhir periodisasi kepengurusannya sesuai Surat Keputusan internal
organisasinya, dan sudah melampaui waktu selambat-lambatnya satu tahun tidak
melaksanakan forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat nasional/provinsi/kabupatenkota/
kecamatan, maka keanggotaannya dicabut untuk sementara waktu oleh Dewan
Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat dimaksud dipenuhi;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 57
6. OKP yang dicabut keanggotaannya untuk sementara waktu tidak memiliki hak suara dalam
musyawarah dan rapat-rapat, serta forum pengambilan keputusan KNPI lainnya sesuai
tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat keanggotaanya dipenuhi;
7. OKP yang diterima sebagai anggota keberhimpunan KNPI, dalam mengikuti musyawarah,
rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya, untuk pertama kalinya
berstatus sebagai sebagai Peninjau, dan untuk kedua kalinya secara otomatis disahkan
oleh Kongres sebagai Peserta yang memiliki hak suara dan hak bicara;
8. OKP yang tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan keberhimpunan KNPI, hanya
berstatus sebagai Undangan/Peninjau dalam musyawarah, rapat-rapat dan forum
pengambilan keputusan KNPI lainnya
Pasal 2
Hak dan Kewajiban Anggota
1. OKP sebagai Anggota keberhimpunan KNPI mempunyai hak:
a. Mendapatkan hak suara (dipilih dan memilih)
b. Mendapatkan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran dan usul;
c. Hak-hak lainnya secara organisatoris secara sama dan seimbang dengan anggota
keberhimpunan lainnya, diantaranya terlibat dalam kepengurusan KNPI, terlibat dan
dilibatkan dalam pelaksanaan program, dan lain semacamnya;
2. OKP sebagai anggota keberhimpunan mempunyai kewajiban:
a. Tunduk dan taat terhadap Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda
Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI serta seluruh
perangkat Peraturan Organisasi KNPI lainnya
b. Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi KNPI
3. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program KNPI.
Pasal 3
Pemberhentian dan Pembekuan Keanggotaan
1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda berhenti sebagai anggota KNPI karena:
a. Atas permintaan sendiri
b. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
2. Dibekukan keanggotaanya karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan
keberhimpunan
BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 4
Dewan Pengurus Pusat
1. Wewenang
a. Menentukan kebijakan umum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan Ketetapan Kongres lainnya, serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya;
b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus;.
c. Mensahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Dewan
Penasehat KNPI Provinsi dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia KNPI Provinsi
sesuai dengan hasil putusan Musyawarah Provinsi;
d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang ditempuh Dewan Pengurus
Daerah KNPI Provinsi dan atau Ketetapan Musyawarah Provinsi yang bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan
KNPI lainnya;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 58
e. Menyelenggarakan Musyawarah Propinsi Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Pusat
menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi di tingkat Provinsi;
f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi KNPI lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi personalia pengurus Dewan Pengurus Pusat, maka calon
anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Nasional sebagai unsur keterwakilan OKP,
dan atau Dewan Pengurus Pusat KNPI demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan
atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur
kebutuhan organisasi;
b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Dewan
Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Kongres
dilaksanakan;
c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;
(2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
(3) tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya,
terkecuali untuk jabatan Ketua Umum tidak lebih dari tiga periode menjadi
pengurus KNPI;
(4) tidak rangkap jabatan pada jenjang struktur kepengurusan KNPI/MPI lainnya;
(5) sedang/pernah terlibat dalam kepengurusan OKP dan atau organisasi
kepemudaan lainnya;
(6) pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, stidak-tidaknya tingkat dasar;
(7) memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas
organisasi;
(8) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan
hukum negara;
(9) menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia,
AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;
(10) berdomisili di sekitar Jabotabek, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia
berpartisipasi aktif dalam kepengurusan DPP KNPI;
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP KNPI, maka selain memenuhi pasal 4 ayat 2
di atas, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua Umum;
b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta;
c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurang-kurangnya satu Dewan
Pengurus Daerah KNPI Provinsi serta sekurang-kurangnya satu dari OKP tingkat
nasional yang berhimpun dalam KNPI;
d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi
serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapan peserta Kongres.
4. Komposisi DPP KNPI terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal,
beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Wakil Bendahara
Umum, serta Komisi-Komisi yang pimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi;
Pasal 5
Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi
1. Wewenang
a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada
Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakankebijakan
KNPI lainnya;
b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus ditingkat Provinsi ;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 59
c. Mensahkan susunan personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pimpinan
Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil keputusan
Musyawarah Kabupaten/Kota ;
d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota dan Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota yang bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan KNPI lainnya;
e. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam hal Dewan
Pengurus Daerah KNPI Provinsi menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan
organisasi ditingkat Kabupaten/Kota ;
f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta ketetapan Musyawarah Provinsi KNPI bersangkutan.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, maka calon
anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Provinsi sebagai unsur keterwakilan OKP,
dan atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi demisioner sebagai unsur
kesinambungan, dan atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur
potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi;
b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Dewan
Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Musprov
dilaksanakan;
c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;
(2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
(3) tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya,
terkecuali untuk jabatan Ketua tidak lebih dari tiga periode menjadi pengurus KNPI;
(4) tidak rangkap jabatan pada jenjang struktur kepengurusan KNPI/MPI lainnya;
(5) sedang/pernah terlibat dalam kepengurusan OKP dan atau organisasi kepemudaan
lainnya;
(6) pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, stidak-tidaknya tingkat dasar;
(7) memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas
organisasi;
(8) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan
hukum negara;
(9) menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART
KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;
(10) berdomisili di ibukota provinsi setempat, serta mempunyai waktu yang cukup dan
bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI;
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, maka selain
memenuhi pasal 5 ayat 2 di atas, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua;
b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta;
c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurang-kurangnya satu Dewan
Pengurus Daerah KNPI Kab/Kota serta sekurang-kurangnya satu satu dari Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda tingkat provinsi yang berhimpun dalam KNPI;
d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi
serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan peserta Musyawarah Provinsi.
4. Komposisi Dewan Pengurus daerah KNPI Provinsi terdiri dari Ketua, beberapa Ketua-Ketua,
Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta
Komisi-Komisi yang pimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 60
Pasal 6
Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota
1. Wewenang
a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada
Dewan Pengurus Kota/Kabupaten/Pengurus Kecamatan dalam melaksanakan program
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakankebijakan
KNPI lainnya;
a. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus ditingkat Kabupaten/Kota;
b. Mengesahkan susunan personalia Pengurus Kecamatan;
c. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus
Kecamatan dan Keputusan Musyawarah Kecamatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang
berlaku;
d. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi
ditingkat Kecamatan;
e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota bersangkutan.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka
calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kabupaten/Kota sebagai unsur keterwakilan
OKP, dan atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota demisioner sebagai
unsur kesinambungan, dan atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur
potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi;
e. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Dewan
Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum
Muskab/Muskot dilaksanakan;
c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;
(2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
(3) tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya,
terkecuali untuk jabatan Ketua tidak lebih dari tiga periode menjadi pengurus KNPI;
(4) tidak rangkap jabatan pada jenjang struktur kepengurusan KNPI/MPI lainnya;
(5) sedang/pernah terlibat dalam kepengurusan OKP dan atau organisasi kepemudaan
lainnya;
(6) pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, stidak-tidaknya tingkat dasar;
(7) memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas
organisasi;
(8) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan
hukum negara;
(9) menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART
KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;
(10) berdomisili di ibukota Kabupaten/Kota, serta mempunyai waktu yang cukup dan
bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI;
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka
selain memenuhi pasal 6 ayat 2 di atas, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua;
b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta;
c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurang-kurangnya satu Dewan
Pengurus Daerah KNPI Kab/Kota serta sekurang-kurangnya satu dari Organisasi
Kemasyara katan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang berhimpun dalam KNPI.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 61
d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi
serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan peserta Muskab/Muskot;
4. Komposisi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, beberapa
Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta
Komisi-Komisi yang pimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi;
Pasal 7
Pengurus Kecamatan
1. Wewenang
a. Melaksanakan kebijakan organisasi di kecamatannya sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya;
b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus;
c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Kecamatan bersangkutan;
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Kecamatan KNPI, maka calon anggota harus
memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kecamatan sebagai unsur keterwakilan OKP,
dan atau Pengurus Kecamatan KNPI demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan
atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur
kebutuhan organisasi;
b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Pengurus
Kecamatan setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Muscam dilaksanakan;
c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa;
(2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
(3) memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas
organisasi;
(4) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan
hukum negara;
(5) Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART
KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;
(6) berdomisili di ibukota Kecamatan, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia
berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI;
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus Kecamatan KNPI, maka selain memenuhi
pasal 7 ayat 2 di atas, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut
a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua;
b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta;
c. Mendapatkan rekomendasi dukungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat
Kecataman yang berhimpun dalam KNPI.
4. Komposisi Pengurus Kecamatan KNPI terdiri dari seorang Ketua, beberapa Ketua,
Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta
Komisi-Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi;
BAB III
PERMUSYAWARATAN
Pasal 8
K o n g r e s
1. Kongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau
2. Peserta Kongres adalah :
a. Dewan Pengurus Pusat
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 62
b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia Pusat
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional
3. Peninjau Kongres terdiri dari:
a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;
b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi
a. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
4. Peserta Kongres memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif
kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
5. Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
6. Rancangan Materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus PusatI;
7. Sidang-sidang Kongres dihantarkan oleh Dewan Pengurus PusatI;
8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat diterima oleh Kongres,
maka Dewan Pengurus Pusat KNPI dinyatakan demisioner
Pasal 9
Kongres Luar Biasa
1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis
dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi;
2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur
pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 9 Angggaran Rumah Tangga
ini.
Pasal 10
Musyawarah Provinsi
1. Musyawarah Provinsi dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
2. Peserta Musyawarah Provinsi adalah:
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Provinsi
c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi
e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Provinsi
3. Peninjau Musyawarah Provinsi adalah undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Provinsi;
4. Peserta Musyawarah Provinsi memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara
kolektif kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
5. Peninjau Musyawarah Provinsi hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara;
6. Rancangan Materi Musyawarah Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi;
7. Sidang-sidang Musyawarah Provinsi dihantarkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI
Provinsi;
8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Provinsi diterima oleh
Musyawarah Provinsi, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dinyatakan demisioner
Pasal 11
Musyawarah Provinsi Luar Biasa
1. Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan
secara tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu keanggotaan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI
Kabupaten/Kota;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 63
2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Propinsi Luar Biasa berlaku sama dengan
yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Propinsi sebagaimana diatur pada pasal 10
ngggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 12
Musyawarah Kabupaten/Kota
Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta dan Peninjau
1). Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah:
a. Dewan Pengurus Provinsi
b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/ Kota
e. Pengurus Kecamatan
2). Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota adalah undangan yang ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Daerah KNPI Kab/Kota;
3). Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing
secara kolektif kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
4). Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak
suara.
5). Rancangan Materi Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota;
6). Sidang-sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dihantarkan oleh Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota;
7). Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota diterima oleh
Musyawarah Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota
dinyatakan demisioner
Pasal 13
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
1. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas
permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah
keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Pengurus
Kecamatan KNPI;
2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa berlaku sama
dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur
pada pasal 12 Angggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 14
Musyawarah Kecamatan
1. Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Peserta dan Peninjau;
2. Peserta Musyawarah Kecamatan adalah:
a. Dewan Pengurus Kabupaten/kota
b. Pengurus Kecamatan
c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan
3. Peninjau Musyawarah Kecamatan adalah undangan yang ditetapkan oleh Pengurus
Kecamatan;
4. Peserta Musyawarah Kecamatan memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara
kolektif kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara;
5. Peninjau Musyawarah Kecamatan hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 64
6. Rancangan Materi Musyawarah Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan;
7. Sidang-sidang Musyawarah Kecamatan dihantarkan oleh Pengurus Kecamatan;
8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kecamatan diterima oleh Musyawarah
Kecamatan, maka Pengurus Kecamatan dinyatakan demisioner
BAB IV
RAPAT-RAPAT
Pasal 15
Rapat Pimpinan Nasional
1. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari :
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Propinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia Pusat
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional
2. Peserta Rapat Pimpinan Nasional memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif
mempunyai hak 1 (satu) suara;
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara;
4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 16
Rapat Kerja Nasional
1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Provinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Nasional
2. Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara secara kolektif kelembagaan;
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara;
4. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 17
Rapat Pimpinan Provinsi
1. Peserta Rapat Pimpinan Provinsi terdiri dari :
a. Dewan Pengurus Pusat;
b. Dewan Pengurus daerah KNPI Provinsi;
c. Dewan Pengurus Kab/Kota;
d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi
e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi
2. Peserta Rapat Pimpinan Provinsi memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif
mempunyai hak 1 (satu) suara;
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi dan hanya memiliki hak bicara;
4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI
Provinsi;
5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI
Provinsi.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 65
Pasal 18
Rapat Kerja Provinsi
1. Peserta Rapat Kerja Provinsi terdiri dari:
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Provinsi
c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi
e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Provinsi
2. Peserta Rapat Kerja Provinsi memiliki hak bicara secara kolektif kelembagaan
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi dan hanya memiliki hak bicara
4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Provinsi.
Pasal 19
Rapat Kerja Kabupaten/Kota
1. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Dewan Pengurus Provinsi;
b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;
c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota;
d. Majelis Pemuda Indonesia Kota/Kabupaten;
e. Pengurus Kecamatan;
f. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki hak bicara secara kolektif kelembagaan
2. memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara;
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan hanya memiliki hak bicara;
4. Rancangan materi Rapat Kerja Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota;
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
Pasal 20
Rapat Pimpinan Kecamatan
1. Peserta Rapat Pimpinan Kecamatan terdiri dari :
a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota
b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kecamatan
c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kecamatan
2. Peserta Rapat Pimpinan Kecamatan memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif
mempunyai hak 1 (satu) suara;
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara;
4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan KNPI;
5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kecamatan KNPI.
Pasal 21
Rapat Kerja Kecamatan
1. Peserta Rapat Kerja Kecamatan dari:
a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
b. Pengurus Kecamatan
c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan
2. Peserta Rapat Kerja Kecamatan memiliki hak bicara memiliki hak bicara secara kolektif
kelembagaan
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 66
3. Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara
4. Rancangan materi Rapat Kerja Pengurus Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kecamatan.
BAB V
RAPAT–RAPAT DEWAN PENGURUS
Pasal 22
Rapat Pleno Dewan Pengurus
1. Rapat Pleno Dewan Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam
Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya;
2. Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus ditambah Pimpinan/Anggota Komisi
dan Pimpinan Badan-Badan Khusus menurut tingkatannya;
3. Fungsi dan wewenang Rapat Pleno adalah:
a. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi dalam bentuk
kebijakan-kebijakan
b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan-pelaksanaan hasil
Kongres/Musyawarah Mengevaluasi perkembangan daerah dan dampaknya bagi
perkembangan organisasi.
Pasal 23
Rapat Harian Dewan Pengurus
1. Rapat Harian Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali
dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian sesuai tingkatannya.
2. Fungsi dan wewenang Rapat Harian :
a. Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan dengan
kebijakan organisasi
b. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik intern maupun
ekstern.
Pasal 24
Rapat Koordinasi/Konsultasi
1. Rapat Koordinasi/Konsultasi adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu
yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian anggota Pengurus Harian dengan Dewan
Penasehat, Majelis Pemuda Indonesia, serta Badan-Badan Khusus menurut tingkatannya;
2. Rapat Koordinasi/Konsultasi diselenggarakan untuk membahas, hal-hal khusus yang
berkaitan dengan kebijakan eksternal organisasi maupun hal-hal umum yang berkaitan
dengan kebijakan internal secara teknis dalam pelaksanaan program Badan-Badan Khusus.
Pasal 25
Rapat Komisi Dewan Pengurus
1. Rapat Komisi Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua)
bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan/Anggota masing-masing Komisi menurut
tingkatannya;
2. Rapat Komisi Dewan Pengurus diselenggarakan untuk membahas perencanaan,
pelaksanaan dan mengevaluasi program Komisi.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 67
Pasal 26
Rapat-Rapat Khusus Lainnya
Rapat-Rapat Khusus lainnya dilaksanakan Dewan Pengurus adalah rapat-rapat lainnya yang
tidak termaktub dalam Bab V Anggaran Rumah Tangga ini
BAB VI
KUORUM DAN PERSYARATAN
Pasal 27
1. Kongres/Kongres Luar Biasa/Musyawarah Provinsi/ Musyawarah Provinsi Luar
Biasa/Musyawarah Kabupaten-Kota/Musyawarah Kabupaten-Kota Luar Biasa/Musyawarah
Kecamatan/ Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya
½ (setengah) ditambah satu jumlah utusan peserta;
2. Apabila ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang
permusyawaratan di atas dapat ditunda selama dua kali 60 menit, dan jika dalam tenggang
waktu tersebut kuorum belum dapat terpenuhi, maka atas persetujuan peserta yang hadir
sidang-sidang selanjutnya dinyatakan sah;
3. Ketentuan mengenai kuorum dan persyaratan Rapat-Rapat dan Rapat-Rapat Dewan
pengurus diberlakukan sama dengan yang di atur pada ayat 1 dan 2 pasal ini, terkecuali
khusus untuk Rapat-Rapat Dewan Pengurus penundaan waktunya adalah selama dua kali
30 menit
BAB VII
RANGKAP JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG
DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 28
Rangkap Jabatan
1. Dewan Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Dewan Pengurus, Majelis
Pemuda Indonesia, baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi tingkatannya;
2. Ketentuan lebih lanjut ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi KNPI.
Pasal 29
Pendelegasian Wewenang
Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat
menjalankan kewajibannya untuk sementara waktu tertentu, maka salah seorang Ketua/Wakil
Ketua yang ditunjuk Ketua Umum/Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua
untuk jangka waktu yang ditentukan.
Pasal 30
Pergantian Antar Waktu
1. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat
menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusan
berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil
Ketua yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diagendakan untuk
keperluan itu;
2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan jabatan dalam personalia Dewan Pengurus
karena diberhentikan dengan alasan tidak aktif, dan atau dianggap melanggar konstitusi,
atau mengundurkan diri, maka pergantian untuk mengisi lowongan jabatan dimaksud
dilakukan dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan
secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari Pimpinan OKP yang mengusulkan dan atau
akan menggantikannya;
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 68
3. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini
harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus satu tingkat diatasnya untuk
disahkan, kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat maka pensahannya dilakukan oleh Ketua
Umum;
4. Pengkuhan personalia pengurus yang mengisi jabatan lowong antar waktu dilakukan oleh
Ketua umum/Ketua Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dalam suatu rapat pleno yang
mengagendakan khusus untuk itu, terkecuali pergantian Ketua Umum pengukuhannya
dilakukan oleh Pimpinan Sidang melalui Rapat yang diadakan untuk itu;
5. Ketentuan lebih lanjut ayat mengenai pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan
Organisasi KNPI.
BAB VIII
BADAN-BADAN KHUSUS
Pasal 31
Status
Badan Khusus KNPI adalah Badan pembantu Dewan Pengurus dalam merealisasikan program
kerjanya yang dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus menurut tingkatannya.
Pasal 32
Tugas dan Kewajiban
1. Badan-Badan Khusus bertugas melaksanakan program sesuai dengan fungsi dan peran
serta pembidangan masing-masing;
2. Badan-badan Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan keahlian
profesi bagi pengurus KNPI dan anggota OKP yang berhimpun dalam bentuk pendidikan,
penelitian, pelatihan kerja praktis dan kegiatan lain semacamnya;
3. Pelaksana Badan-Badan Khusus bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus sesuai
tingkatannya dan setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis yang
menyangkut pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan-badan Khusus diatur dalam Peraturan Organisasi;
BAB IX
MAJELIS PEMUDA INDONESIA
Pasal 33
Status
1. Majelis Pemuda Indonesia merupakan lembaga yang bekerja secara kolektif dan bertugas
menyelenggarakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai
tingkatannya masing-masing;
2. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantan Dewan
Pengurus serta Ketua Umum/Ketua OKP (ex-Officio) sesuai tingkatannya;
3. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus, terdiri dari:
a. Majelis Pemuda Indonesia Pusat di tingkat Nasional
b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi di tingkat Provinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten di tingkat Kab/Kota
d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan di tingkat Kecamatan
4. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua,
Sekretaris dan sejumlah anggota
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 69
Pasal 34
Tugas dan Kewajiban
1. Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 34 di atas,
diselenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan
Pengurus sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan dan
rapat-rapat;
2. melalui permusyawaratan sebagaimana pasal (13) ayat (1) Anggaran Dasar ini;
3. Dalam upaya menjamin kesinambungan organisasi maka Ketua Majelis Pemuda Indonesia
semua tingkatan dijabat oleh Ketua Umum/Ketua KNPI demisioner dan atau salah seorang
dari Ketua/Wakil Ketua KNPI demisioner yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua KNPI
demisioner;
4. Dalam hal Dewan Pengurus semua tingkatan tidak memiliki itikad baik untuk
menyelenggarakan Kongres/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten-
Kota/Musyawarah Kecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya masa 6 (enam)
bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Majelis Pemuda Indonesia sesuai tingkatannya
dapat mengambil inisiatif sebagai fasilitator untuk meyelenggarakan Kongres/Musyawarah
Provinsi/Musyawarah Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapatkan
persetujuan rapat Majelis Pemuda Indonesia
Pasal 35
Rapat-Rapat
1. Rapat Majelis Pemuda Indonesia adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali
dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Pemuda Indonesia menurut
tingkatannya;
2. Rapat Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan untuk membahas, mengevaluasi, dan
merumuskan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatan serta
mengambil kebijakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
BAB X
KEUANGAN
Pasal 36
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan
pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi
Indonesia.
2. Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada
Rapat Pleno Dewan Pengurus.
3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh
akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia.
4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Propinsi/ Kabupaten/ Kota/
Kecamatan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan
kepada Dewan Pengurus KNPI masa bakti berikutnya, melalui Panitia Verifikasi yang
dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 70
BAB XI
ATRIBUT
Pasal 37
1. Lambang KNPI adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah tangga ini, serta selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi
2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket,
vandel, dan identitas KNPI
3. Bentuk, warna, penjelasan tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut
seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, diatur dalam lampiran Anggaran Dasar ini
4. Jenis Lagu Meliputi Mars Pemuda Indonesia dan Hymne Pemuda Indonesia seperti terdapat
dalam lampiran Anggaran Dasar ini.
BAB XII
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 38
1. Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan
kemudian melalui mekanisme permusyawaran dan rapat-rapat KNPI;
2. Hal-hal yang akan diatur dan ditetapkan kemudian tidak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 39
1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran
Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XI Pemuda/KNPI pada tanggal 20
Desember 2005 di Caringin - Bogor
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2008
KONGRES XII PEMUDA/KNPI
PRESIDIUM SIDANG
SARMAN SIMANJORANG ANDI BROWNING PURWANTO M. ALI
Ketua/Anggota Anggota Anggota
NATALIS SITUMORANG ARBAIN SEMENDAWAI
Anggota Anggota
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 71
LAMPIRAN TIGA :
KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI
NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008
ATRIBUT-ATRIBUT KNPI
MARS PEMUDA INDONESIA
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 72
HYMNE PEMUDA INDONESIA
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 73
TATA CARA PENGGUNAAN MARS DAN HYMNE KNPI :
1. Mars dan Hymne pada dasarnya dipergunakan dalam upacara-upacara resmi :
a. Upacara yang bersifat nasional, seperti Perayaan 17 Agustus, 28 Oktober, 10
November dan lain-lain.
b. Upacara resmi yang bersifat intern organisasi KNPI, seperti Perayaan Hari
Ulang Tahun KNPI, Pembukaan dan / atau Penutupan Kongres, Musyawarah
Pimpinan Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Nasional / Daerah,
Musyawarah-Musyawarah Daerah.
2. Hymne dapat juga digunakan untuk mengiringi upacara pembacaan Deklarasi
Pemuda Indonesia.
3. Mars kecuali dilagukan pada upacara-upacara resmi, dapat juga digunakan untuk
upacara yang membutuhkan semangat dan gerak, seperti pada acara olahraga,
gerak jalan, ataupun perlombaan-perlombaan ketangkasan lainnya.
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 74
Keterangan Warna :
• Orang : Coklat
• Daun dan Huruf KNPI : Kuning
• Dasar bagian bawah : Biru
• Dasar bagian atas : Putih
• Garis Pinggir : Hitam
Pengertian Lambang :
• Bentuk figur : Perlambang Pemuda, menatap ke masa depan dengan optimis
• Memegang “daun berhelai lima” perlambang akan setiap tindakan perbuatan
selalu berpegang pada azas “Pancasila” dan juga simbol untuk kemakmuran.
• Figur yang mendorong : mengartikan maju, kedinamisan, kemauan bekerja,
membangun
• Huruf-huruf KNPI yang “menyatu” mengartikan : Persatuan dan kegotong
royongan, kesatuan tindak dalam KNPI
• Bentuk : mengartikan perisai : ketahanan Pemuda terhadap pengaruh luar
mengartikan wadah : tempat berkumpul, bersatunya pemuda-pemuda
Pengertian Tata Warna :
• Biru :
Menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi Kepulauan Nusantara
• Coklat Muda :
Manusia / Bumi Indonesia
• Kuning Muda / Kehijau-hijauan :
Warna daun muda yang menggambarkan generasi muda harapan bangsa dan
sifat pemuda itu sendiri yang penuh optimis dan harapan.
LAMBANG KNPI
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 75
BENDERA :
Bendera :
Ukuran lebar dan panjang bendera adalah 3 x 4
Warna bendera ialah biru (bagian atas) dan putih (bagian bawah dengan lambang KNPI
di tengah-tengah
Bendera yang berukuran 90 x 120 cm dipergunakan pada peristiwa yang digolongkan
bersifat upacara resmi baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internal
organisasi.
Pada persitiwa-peristiwa biasa, bendera tidak terikat ukuran 90 x 120 cm tetapi harus
tetap dalam perbandingan 3 : 4
KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008 76
JAS / JAKET :
Warna : sama seperti warna biru pada lambang
Bahan : bebas
Model : - Jas untuk upacara resmi
- Jaket untuk acara tidak resmi : olahraga, rekreasi dan lain-lain.
TATA CARA PENGGUNAAN JAS/JAKET
Jas/jaket dapat digunakan pada setiap peristiwa bilamana hal itu dianggap perlu.
BADGE :
Lambang harus terdapat pada badge,
Ukuran badge diserahkan kepada masing-masing daerah maupun pusat.
TATA CARA PENGGUNAAN BADGE :
Badge harus digunakan pada jas / jaket
Letak badge pada dada sebelah kiri
VANDEL :
Yang terdapat pada vandel :
Lambang KNPI
Tulisan-tulisan yang menyebutkan pengurus KNPI, tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Tulisan-tulisan yang menggambarkan kegiatan
Tulisan-tulisan yang berbahasa asing (Inggris) hanya terdapat pada tingkat pusat.
Tentang bentuk, ukuran, warna, bahan serta rumbai dari pada vandel diserahkan
kepada kreativitas masing-masing, baik pusat maupun daerah.
TATA CARA PENGGUNAAN VANDEL :
Vandel digunakan sebagai souvenir dan dapat dihadiahkan bila dianggap perlu.